Hukum

Pengajuan Justice Collaborator Novanto Terancam Ditolak

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Permohonan menjadi justice collaborator (JC) yang diajukan Setya Novanto terancam ditolak. Pasalnya, terdakwa kasus korupsi e-KTP ini masih setengah hati mengakui telah menerima uang dan mengintervensi proyek e-KTP.

Menurut Ketua majelis hakim Yanto dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3), keterangan yang diberikan Setnov belum masuk dalam kualifikasi sebagai tersangka atau terdakwa yang ingin menjadi JC.

“Kalau pelaku kan yang juga ikut melakukan (korupsi proyek e-KTP), tetapi keterangan saudara masih setengah hati,” ujar hakim Yanto kepada Novanto.

“Artinya, tatkala ini mengarah yang lain Anda bilang betul, betul, betul begitu. Tetapi kalau keterangan saksi seperti keterangan Andi Narogong, keterangan yang mengarah ke saudara Anda mengatakan tidak tahu,” imbuh hakim Yanto.

Hakim Yanto meminta agar Novanto ikhlas dan terbuka mengakui keterlibatannya dalam kasus yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu. Pengakuan tersebut, menjadi salah satu pertimbangan hakim mengabulkan permohonan JC.

“Hanya karena saudara sudah memohon di sini (sebagai JC), ya tentunya juga ikhlas, harus lepas begitu,” katanya.

“Iya betul pak, saya seikhlas-ikhlasnya,” timpal Novanto.

Hakim Yanto kembali menyinggung kesaksian mantan Ketua DPR ini yang kerap membantah terlibat dalam proyek e-KTP. Padahal selama persidangan sejumlah saksi, di antaranya Andi Agustinus alias Andi Narogong menyebut peran Novanto dalam proyek milik Kementerian Dalam Negeri itu.

“Tetapi kalau keterangan saudara yang seperti ini, ah tidak benar, aliran (uang proyek e-KTP) seperti Andi, ah tidak benar. Sangat bertentangan dengan ini (permohonan JC),” tutur hakim Yanto.

Hakim Yanto melanjutkan langkah Novanto mengembalikan uang sebesar Rp5 miliar kepada penyidik KPK tidak terkait dengan permohonan JC. Sebab, pengembalian itu tak diikuti pengakuan Novanto melakukan korupsi proyek e-KTP.

Pengembalian itu disebut Novanto sebagai bentuk tanggung jawab kepada keponakannya Irvanto Hendra Pambudi yang sudah berstatus tersangka korupsi e-KTP.

“Makanya saya tanyakan kepada saudara. Kalau kemudian saudara mengembalikan Rp5 miliar tetapi kemudian saudara mengatakan itu sebagai pengembalian pertanggungjawaban Irvanto, yah itu enggak nyambung juga sama yang di sini (JC),” ungkapnya.

“Ini saya ingatkan saja, karena ada permohonan (JC) saudara yang seperti ini. Berbeda kalau permohonan saudara ini whistle blower,” hakim Yanto menambahkan.

Menanggapi hakim Yanto, Novanto mengatakan pengembalian uang sebesar Rp5 miliar kepada penyidik KPK lantaran dirinya yakin uang tersebut berasal dari e-KTP. Uang tersebut adalah yang diserahkan Irvanto untuk kepentingan Rapimnas Golkar pada 2012 lalu.

“Maka sebagai bentuk tanggung jawab moral saya, jangan sampai nanti malah ponakan saya harus mengganti, tadi malam pun dia merasa sedih, bahwa dia enggak punya uang, apalagi dalam keadaan susah,” kata mantan Ketum Golkar ini.

“Makanya saya dengan sadar hati, untuk kerja sama dengan pihak pemberantasan korupsi saya lakukan itu,” lanjutnya.

Novanto harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum KPK menerima pengajuan tersebut.

Syarat pertama adalah harus mengakui kesalahannya telah melakukan korupsi. Dia juga harus konsisten dan jujur ketika diminta keterangan dalam persidangan. Persyaratan terakhir adalah informasi yang dimiliki harus lebih besar dari hal yang telah diungkap KPK.

KOMENTAR
Tags
Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
Close
Close