Parlemen

Pengajar Asing Boleh Asal Selaras dengan UU Dosen dan Guru

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Konsekuensi diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, khusus tenaga pengajar dari luar negeri diperbolehkan tinggal paling lama 3 tahun. Sehingga kalau sifatnya untuk tukar-menukar dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, itu wajar, tak masalah.

“Saya melihat kalau tujuan pengajar asing itu untuk pertukaran pengetahuan, bisa saja dilaksanakan. Tapi, kalau khusus mendatangkan untuk mengajar perlu dipelajari lagi,” tegas Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (16/4/2018).

Apalagi kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini, banyak profesor di Indonesia yang sangat baik. Mereka ini banyak yang mumpuni, sehingga pemerintah harus memberikan kesempatan yang lebih besar.

“Sekarang banyak universitas negeri dan profesornya sampai turun gunung memasuki desa-desa untuk pengabdian kepada masyaarakat,” ujarnya.

Karena itu tenaga pengajar asing tersebut harus dilihat dari konteksnya. “Kalau sekadar pertukaran informasi dan pengetahuan bisa saja dilaksanakan,” tambah Agus.

Sejauh itu untuk dosen tersebut sudah diatur melalui UU dosen dan guru. Sebagaimana dituangkan dalam UU NO. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8- 23. Di mana guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Juga sudah diatur dalam UU No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dengan demikian, kata Agus, tenaga pengajar asing tersebut tidak boleh bertentangan dengan kedua UU itu.

“Jadi, dosen asing itu tak boleh bertentangan dengan UU guru dan dosen, serta UU pendidikan tinggi,” pungkasnya. (AF)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close