Hukum

Pengadilan Tinggi Batalkan Status JC Andi Narogong, KPK Kecewa

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa terhadap keputusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang membatalkan ‎status Justice Collaborator (JC) terhadap Andi Agustinus alias Andi Narogong, terdakwa perkara korupsi e-KTP.

“Kami cukup kaget mendengar ketika hakim membantalkan atau tidak menerima posisi Andi Agustinus sebagai justice collaborator. Ini tentu saja kita sayangkan meskipun kami menghormati putusan pengadilan,” kata Juru‎ Bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Febri menjelaskan, pemberian status JC terhadap Andi Narogong sebenarnya sudah tepat karena terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Bahkan, menurut pandangan tim Jaksa KPK dan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Andi Narogong cukup berkontribusi dalam pengusutan perkara korupsi proyek e-KTP.

“Menurut pandangan JPU dan juga ditegaskan oleh Hakim di tingkat pertama, bahwa Andi Agustinus sudah mengakui perbuatannya dan bahkan berkontribusi dalam penanganan perkara ini, yakni membuka keterangan pihak lain seluas-luasnya,” terangnya.

Atas dasar pertimbangan itulah, tim Jaksa didukung keputusan Hakim Pengadilan Tipikor mengabulkan status JC untuk Andi Narogong. Febri pun berharap, Pengadilan Tinggi DKI seharusnya dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam memberikan vonis terhadap Andi Narogong.

“Dalam konsep yang paling ideal entu kita beharap orang-orang yang membuka kasus korupsi dengan segala resiko yang dia tempuh bisa diberikan perlindungan hukum agar tidak ada kekhawatiran nanti terdakwa yang ingin atau bersedia sebagai Justice Collaborator. Kami berharap ada komitmen yang sama dari semua pihak terkait dengan hal ini,” ungkapnya.

Menurut Febri, pihaknya berencana mengajukan upaya hukum lanjutan terhadap vonis Pengadilan Tinggi DKI untuk terdakwa Andi Narogong. ‎”Jadi putusan itu akan kita pelajari dan kita akan melihat kemungkinan upaya hukum lanjutan sepeti kasasi dan kita lakukan secara lebih rinci,” imbuhnya.

Sebagaimana putusan PT DKI Nomor ‎5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI yang dikutip dari Direktori Mahkamah Agung (MA), Andi Narogong dikategorikan sebagai pelaku utama. Oleh karenanya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak status JC untuk Andi Narogong.

Selain itu, ‎Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta juga memperberat pidana penjara terhadap pengusaha pengatur tender proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong menjadi sebelas tahun.

Andi Narogong juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar, uang pengganti sebesar 2,5 juta dollar Amerika Serikat (AS) dan Rp 1.186 Miliar. Adapun, putusan tersebut lebih tinggi tiga tahun dari vonis penjara pada tingkat pertama atau di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Putusan tersebut resmi dikeluarkan pada, 3 April 2018 yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Daniel Dalle Pairunan‎, dengan anggota, INyoman Adi Juliasa, Achmad Yusak, Hening Tyastiyanto dan Rusydi.

 

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close