Konsultasi Hukum

Penetapan Tersangka di Luar Kasus Korupsi oleh KPK

Pertanyaan

Terkait dengan maraknya kasus korupsi selama ini di Indonesia yang dilakukan oleh para pejabat daerah, anggota dewan, aparatur pemerintahan, dan swasta, salah satu lembaga penegak hukum yang aktif menangani tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Akan tetapi, kekuasaan penuh KPK dalam penetapan tersangka seringkali dianggap masyarakat sering melampaui kewenangan yang dimilik KPK.

Yang ingin saya tanyakan, apakah bisa KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka di luar kasus pidana korupsi?

Rony, Pontianak

Terima kasih atas pertanyaan Anda

Untuk menjawab pertanyaan ini, kami akan berpedoman pada UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh UU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga Negara selaku penegak hukum yang dalam proses pelakasanaan tugas dan wewenangnya adalah bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lembaga KPK mempunyai tugas antara lain:
a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi,
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Sesuai tujuannya, KPK hanya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi

KPK sebelum menetapkan tersangka kepada seseorang baik yang tertangkap tangan, atau dengan penyelidikan terlebih dahulu, harus dipenuhi dahulu bukti permulaan yang cukup. Sedangkan yang dimaksud dengan “Bukti Permulaan yang Cukup” sebagai dasar penetapan tersangka diatur dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yaitu tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Maksud bukti permulaan yang cukup memberi tafsir lebih jelas sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan inkonstutisional bersyarat terhadap frasa “Bukti Permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan adalah minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka, KPK mendasarkan pada Pasal 44 UU 30/2002 berbunyi:
1. Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

3. Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.

4. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

5. Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian sangat jelas bahwa kewenangan KPK dapat melakukan penyelidikan untuk mencari bukti, lalu melakukan penyidikan untuk mencari pelaku tindak pidana (tersangka), dan melakukan penuntutan ke pengadilan khusus terhadap tindak pidana korupsi.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Joseph M.E Pauner, S.H
Advokat/KonsultanHukum

KOMENTAR
Tags
Show More
Close