Penembakan Pendeta di Intan Jaya, Kapolda Papua: Untuk Propaganda Sidang PBB

Penembakan Pendeta di Intan Jaya, Kapolda Papua: Untuk Propaganda Sidang PBB
Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpouw (foto Kumparan.com)
JAKARTA, SENAYANPOST.com - Pelaku penembakan yang menewaskan Pendeta Yeremias Zanambani di Kampung Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya dipastikan bukan dilakukan oleh aparat keamanan. Hal ini ditegaskan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw dengan mempertimbangkan lokasi kejadian yang jauh dari jangkauan aparat keamanan.
"Daerah itu dikuasi kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan pasukan kami belum bisa tiba di lokasi kejadian perkara," kata Paulus, Selasa (23/9/2020).
Ia menyebutkan sejumlah tudingan dari berbagai pihak menyebutkan penembakan dilakukan TNI-Polri. Padahal menurutnya, lokasi itu basis 5 kelompok KKB dari berbagai kabupaten.
Sehingga, dirinya minta kepada para tokoh yang mengaku sebagai pemimpin untuk tidak berkomentar atau menuding.
"Mari kita mendukung langkah penegakan hukum yang akan dilakukan oleh aparat baik itu Polri maupun TNI," jelasnya.
Kapolda juga memastikan penembakan yang dilakukan KKB terhadap seorang pendeta di Intan Jaya sengaja dipolitisir oleh beberapa oknum untuk mengarah pada sidang PBB nantinya.
"Ini propaganda yang dilakukan, mengingat akan digelarnya sidang PBB bulan ini dan beberapa pihak mencoba mendramatisir kejadian ini," jelasnya.
Kata Paulus, jika berbagai pihak menyebutkan penembakan dilakukan TNI Polri, kejadiannya sangat cepat yang terjadi sekitar pukul 18.00 WIT dengan cuaca yang sudah gelap.
"Tidak ada saksi melihat langsung kejadian itu. Tudingan ini saya bantah. Kenapa? Kami belum menerima laporan dari bawah, kejadian ini sudah viral di media sosial (medsos) dan ini motif propaganda dari mereka (KKB). Ini sudah biasa dilakukan oleh KKB, sehingga jangan saling menuduh," katanya.
Dirinya meminta para tokoh pemimpin jangan mengaburkan permasalahan dan lebih baik tak berkomentar.
"Cukup prihatin saja dan jangan berkomentar seolah pelakunya TNI Polri. Daerah ini dikuasai KKB, pemerintahannya tak jalan. Ini semua modus KKB. Walau begitu penegakan hukum tetap kami lakukan," katanya.
Paulus menjelaskan jika ada sejumlah pihak yang menyatakan harus ada investigasi cepat, hal ini pun sudah terlalu jauh, sebab menurutnya daerah itu dipimpin oleh pemerintahan.
"Papua ini kan ada gubernur, DPR, MRP, Komnas HAM, bupati, wakil bupati. Apa kerja pemerintah di sini? Jangan terlalu lama tidur. Ayo bangun, bangkit, kerja dan jangan tidur," ujarnya.