Konsultasi Hukum

Pencemaran Nama Baik Kepala Pemerintahan di Media Sosial

Pertanyaan :

Akhir-akhir ini seringkali saya membaca postingan di media sosial (medsos) tentang pencemaran nama baik atau penghinaan, hujatan serta fitnah yang ditujukan kepada kepala pemerintahan. Komentar-komentar tersebut menurut saya sangat mengganggu dan tidak beretika, walaupun katanya sudah ada UU ITE sepertinya tidak membuat orang merasa takut jika diproses secara hukum. Sebagai masyarakat awam saya merasa prihatin dengan tindakan-tindakan orang-orang yang seperti itu.

Pertanyaan saya jika seseorang melakukan pencemaran nama baik terhadap kepala pemerintahan di medsos pasal apa saja yang dapat menjeratnya? Dan apakah termasuk delik aduan atau delik umum?

Demikian terimakasih.
Ibu Rara di Jawa Barat.

Jawaban:

Yth ibu Rara di Jawa Barat
Terimakasih atas pertanyaan ibu. Dampak negatif dari perkembangan teknologi di bidang informasi yang semakin modern seringkali menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh beberapa orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab. Seperti akhir-akhir ini yang sering kita lihat di berbagai media cetak ataupun media elektronik.

Tentu saja kita prihatin atas tindakan-tindakan oknum yang mengesampingkan nilai moral dan etika hingga tanpa disadarinya, akibat perbuatannya menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, akan sangat merugikan dan berpengaruh pada martabat serta harga diri orang yang dituju tersebut, dan juga akan berakibat hukum bagi para pelaku.

Pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Dapat kami jelaskan bahwa penghinaan yang dilakukan melalui medsos merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah di ubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemberlakuan undang-undang ini tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok yang ada di dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.

Pelaku dapat dijerat apabila perbuatannya memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Adapun ancaman pidana bagi yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,-

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga ketentuan ini merupakan delik aduan. Namun dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur khusus mengenai penghinaan terhadap pemerintah.

Selain UU ITE, dalam KUHP sendiri, ada beberapa pasal yang dapat dikenakan kepada orang yang menghina pemerintah, antara lain yaitu:

Pasal 207 KUHP: Jika kata-kata kasar tersebut dilakukan dengan tujuan menghina pemerintah, maka pelaku diancam pidana yang diatur dalam Pasal 207 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja di muka umum, dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada di sana, dihukum penjara selama-lamnya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-“.

Melakukan penghinaan dengan lisan ataupun tulisan sama dengan menyerang nama baik dan kehormatan dengan kata-kata atau tulisan. Agar penghinaan tersebut dapat dihukum harus dilakukan dengan sengaja dan di muka umum, jika dilakukan dengan tulisan, misalnya dengan surat kabar, majalah, facebook (FB) dan lain sebagainya, harus dibaca terlebih dahulu oleh khalayak ramai.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terkait pemberlakuan Pasal 207 KUHP, penuntutan hanya dilakukan atas dasar pengaduan dari penguasa. Jadi, apabila pemerintah yang dihina tersebut tidak mengadukan kasus penghinaan ini maka tidak dapat dipidana.

Pasal 208 KUHP: Jika penghinaan tersebut dilakukan dengan cara mempertunjukkan atau dengan menempelkan tulisan atau gambar yang isinya penghinaan terhadap pemerintah, maka pelakunya akan diancam pidana dengan Pasal 208 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau gambar yang isinya penghinaan bagi sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau bagi sesuatu mejelis umum yang ada di sana, dengan niat supaya isi yang menghina itu diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak, di hukum penjara paling lama 4 bulan atau denda sebanyak Rp 4.500-,”.

Pasal ini merupakan delik penyebaran dari kejahatan dalam Pasal 207 KUHP. Yang dihukum menurut pasal ini ialah orang yang menyiarkan, mempertunjukkan tulisan atau gambar (siapapun yang membuatnya) yang berisi penghinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 207 KUHP dengan maksud supaya penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh orang banyak.

Ketentuan dalam pasal ini merupakan delik aduan, artinya setiap orang yang menghina kepala pemerintahan harus diadukan terlebih dahulu oleh pihak yang merasa dirugikan sebelum diproses oleh penegak hukum.

Namun DPR telah membahas Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Umum Hukum Pidana (RUU RKUHP), bahwa pidana penghinaan terhadap kepala pemerintahan diusulkan menjadi delik umum, artinya aparat akan memproses kasus tersebut dengan atau tanpa pengaduan dari korban, dengan pertimbangan Kepala Pemerintahan harus dihormati karena merupakan jabatan publik tertinggi dan mewakili kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.

Eka Intan Putri, S.H., M.H.
Advokat/ Ketua LKBH Intan

KOMENTAR
Tags
Show More
Close