Penanganan Korupsi oleh Polri, Kejaksaan, atau KPK?

Penanganan Korupsi oleh Polri, Kejaksaan, atau KPK?
ilustrasi penanganan Korupsi (foto Joss.co.id)

Tim Konsultasi Hukum yang terhormat,
Saya ingin bertanya, belakangan ini marak pemberitaan tentang kasus korupsi yang menyeret pejabat Polri dan Kejaksaan. Sebenarnya lembaga penegak hukum mana yang berhak menangani kasus korupsi? Polri, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ?
Terima kasih.

Joana, Purbalingga

Kami akan memberikan jawaban secara umum. Masalah korupsi di Indonesia sangat kompleks, sebagai extra ordinary crime, sehingga perlu penanganan khusus. Wajar ada beberapa lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi tersebut. Namun semua ada ketentuannya. 

Kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kepolisian diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (UU Kepolisian). Bahwa Kepolisian bertugas melakukan penyidikan dalam setiap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana. 

Sedangkan kewenangan penyidikan pada Jaksa selain yang telah diatur dalam Penjelasan UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan ditentukan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan UU KPK dan direvisi dalam UU No. 19 Tahun 2019.

Disamping itu ada KPK yang merupakan lembaga negara  independen dan  dibentuk berdasarkan UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), terakhir direvisi dalam UU 19 Tahun 2019. Bahwa KPK memiliki kewenangan penyidikan khusus terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 6 huruf c UU KPK.

Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh KPK sebagaimana diatur dalam UU KPK dibatasi agar tidak mengalami tumpang tindih dengan Kepolisian dan Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK yang menentukan :
a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada
kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau, 
c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bilamana tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan di atas maka diserahkan untuk ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian atau Kejaksaan.

Selain batasan tentang kualifikasi tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK, KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU KPK. Tetapi pengambilalihan penyidikan oleh KPK dalam Pasal 8 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KPK. 

Penyidikan merupakan suatu tahapan mencari fakta-fakta serta pengumpulan barang bukti yang digunakan untuk penyelesaian suatu tindak pidana. 

Kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dimiliki oleh beberapa lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. 

Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan berpedoman pada Pasal 11 UU KPK yang memuat batasan tentang kualifikasi tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK, jika tidak memenuhi kualifikasi maka kewenangan penyidikan diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Adanya konflik mengenai tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan pemahaman setiap lembaga penegak hukum dalam menjalankan peranan sesuai dengan batasan wewenangnya masing-masing. Demikian penjelasan dari kami.


Christin Sukmawati
HPA Law Firm & Legal Consultant