Lintas Daerah

Pemkot Yogyakarta Minta Perusahaan Penuhi Hak Pekerja

YOGYAKARTA, SENAYANPOST.com – Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi Selasa (1/5/2018) meminta perusahaan memberikan hak-hak pekerja serta memperhatikan kesejahteraan pekerja.

“Perhitungan upah, sudah ada ketentuannya. Karena itu perusahaan seharusnya memenuhi aturan pengupahan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang menjadi kewajiban perusahaan kepada pekerja,” kata Walikota Yogyakarta, pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), di halaman Balai Kota Yogyakarta, Timoho, Yogyakarta.

Perkembangan perusahaan, ujarnya, dapat terjadi karena adanya dukungan para buruh yang bekerja dengan baik. Karena itu, jika hak-hak buruh dipenuhi, dipastikan mereka – para buruh ini – akan bekerja dengan baik bagi perusahaan.

“Saat perusahaan mendapat untung, maka sebaiknya, keuntungan tersebut juga harus bisa dirasakan bersama-sama oleh semua pekerja. Ada komunikasi yang baik antara perusahaan dan buruh karena keduanya tidak bisa dipisahkan,” katanya.

Wakil Walikota Yogyakarta itu mengemukakan, komunikasi yang baik antara perusahaan dan pekerja, juga sangat diperlukan apabila perusahaan berusaha melakukan peningkatan peralatan dengan cara investasi agar sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pada kesempatan itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta Tri Agus Hariyadi mengatakan, peningkatan kesejahteraan terhadap pekerja selalu disuarakan saat termasuk saat peringatan Hari Buruh Sedunia.

Salah satu upaya peningkatan kesejahteraan, ujarnya,  adalah menghapus praktik alih daya yang masih kerap dijumpai di beberapa perusahaan. “Kebanyakan, pekerja alih daya ada di sektor pengamanan seperti tanaga security,” katanya.

Sementara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menuntut pemerintah daerah memberikan fasilitas subsidi perumahan khusus untuk buruh.

Kirnadi mengatakan, tuntutan itu relevan dengan dengan berbagai kondisi sekarang ini. Karena, ujarnya, sebagian besar buruh di DIY tidak dapat mengakses kredit perumahan.

Menurut Kirnadi, jika disesuaikan dengan rata-rata gaji berdasarkan standar upah minimun di Yogyakarta, para buruh tidak akan mampu mengakses kredit perumahan. Untuk mengakses fasilitas kredit perumahan, setidaknya mereka harus memiliki upah Rp4 juta hingga Rp5 juta. (JS)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close