Lintas Daerah

Pemkot Mojokerto Bedah 150 Rumah Warga Miskin

MOJOKERTO, SENAYANPOST.com – Meningkatkan taraf hidup dan kesehatan masyarakat, Pemkot Mojokerto berupaya memperbaiki rumah tidak layak huni untuk warga kurang mampu. Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tahun 2019 Pemkot Mojokerto mendapatkan alokasi sebanyak 150 unit.

Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari menjelaskan, tahun 2019 ini Kota Mojokerto mendapatkan alokasi Program Bantuan Rumah Swadaya (bedah rumah) dari dana alokasi khusus bidang perumahan dan pemukiman sebanyak 150 unit.

“Dari jumlah itu, kemudian dibagi ke beberapa wilayah,” ungkapnya, Selasa (13/8/2019).

Kelurahan Mentikan sebanyak 37 unit, Kelurahan Pulorejo sebanyak 37 unit, Kelurahan Balongsari sebanyak 38 unit dan yang terakhir di Kelurahan Kedundung 38 unit. Adapun untuk mekanisme pencairan dana, lanjut Ning Ita (sapaan akrab, red) akan dilakukan secara bertahap melalui rekening masing-masing milik warga.

“Pencairan dana untuk tahap pertama masuk ke kas daerah pada 23 Juli yang lalu. Dari sana nanti, kami cairkan ke masing-masing rekening warga yang memperoleh. Tahap satu ini 25 persen dari 150 sasaran. Berikutnya tahap dua, 45 persen dan tahap tiga 30 persen. Untuk pembangunan fisik rumah akan dilaksanakan secara bertahap,” katanya.

Yakni sesuai dengan besaran pencairan dana dari pemerintah pusat. Dimana tahap satu sebesar 25 persen untuk 35 unit rumah, kemudian tahap dua sebesar 45 persen untuk 70 unit rumah dan yang terakhir 30 persen untuk 45 unit rumah. Sedangkan untuk penggunaan dana yang masuk ke rekening warga, akan digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Dari dana sebesar Rp17,5 juta yang masuk, maka dana tersebut tidak secara keseluruhan untuk bedah rumah. Melainkan, Rp15 juta untuk pembelian material atau bahan bangunan, sedangkan Rp2,5 juta digunakan untuk pembayaran ongkos tukang.

“Pencairan dananya memang dalam bentuk uang yang ditransfer langsung ke masing-masing rekening penerima. Tetapi dalam peruntukkannya, uang tersebut dipakai sesuai juknis (petunjuk teknis). Dan ada pendamping TFL (tenaga fasilitator lapangan) di masing-masing kelurahan yang membantu warga terkait penggunaan anggarannya, sampai pelaporannya,” jelasnya.

Sementara itu, dalam program bedah rumah ini Pemkot Mojokerto memiliki kriteria khusus, bagi penerima bantuan. Seperti, masyarakat berpenghasilan rendah, menempati rumah tidak layak huni sebagai rumah satu-satunya, memiliki bukti sertifikat kepemilikan rumah dan yang terakhir adalah lolos verifikasi teknis dan administrasi.

“Untuk itu, saya sampaikan kepada masyarakat. Mungkin bagi para tetangganya, saudaranya, yang berkeinginan mengajukan bedah rumah, tapi terkendala sertifikat, bisa mengurus atau membuat sertifikat baru melalui TFL. Karena kita juga punya program pensertifikatan gratis melalui TFL itu, yang nantinya dibantu pemerintah melalui kelurahan,” terangnya.

Melalui program BSPS, Ning Ita berharap tidak ada lagi warga Kota Mojokerto yang menempati rumah tidak layak huni. Karena melalui program tersebut, Pemkot Mojokerto ingin menciptakan lingkungan yang sehat serta memberikan tempat tinggal yang layak untuk masyarakat. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close