Lintas Daerah

Pemkab Sleman Segera Berhentikan ASN Terpidana Korupsi

YOGYAKARTA, SENAYANPOST.com – Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta akan segera mengeluarkan surat pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan terhadap salah satu ASN-nya yang kini telah berstatus sebagai narapidana kasus korupsi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman, Suyono, Sabtu menjelaskan, salah satu ASN di lingkunan Pemkab Sleman ini dipidana karena terlibat kasus korupsi dana hibah KONI.

“Dia tersangkus kasus korupsi itu dalam kaitannya sebagai Bendahara KONI,” katanya.

Suyono mengatakan, Pemkab Sleman telah menerima surat berisi daftar ASN yang terlibat korupsi dari pemerintah pusat. “Kami segera memroses pemberhentiannya sebagai ASN,” katanya.

Ia menambahkan hal ini mendapat pantauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“PNS golongan II dengan inisial WH tersebut hingga saat ini masih aktif bekerja menjadi staff di lingkungan Pemkab Sleman. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan sehingga yang bersangkutan masih aktif sebagai PNS hingga saat ini,” katanya.

PNS berinisial WH itu, kini masih bekerja di lingkungan Pemkab Sleman.

Suyono mengatakan, selain itu, posisi WH saat itu sedang diperbantukan sebagai bendahara di KONI Sleman. Sehingga kegiatan utamanya di KONI Sleman dan bukan di Pemkab Sleman.

Terkait dengan imbauan Mendagri yang meminta agar PNS korupsi dipecat maksimal Desember tahunnini, pihaknya memastikan akan segera menindak lanjuti. Sebab, kasus itu turut dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

WH terbabit kasus korupsi dana hibah KONI tahun anggaran 2010/2011. WH juga dipidana penjara di Rumah Tahanan (Rutan) Wirogunan Yogyakarta dan sekarang sudah bebas.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta menjatuhkan vonis 1 tahun kepada dua pengurus KONI Sleman periode 2010-2014.

Kedua terdakwa yakni wakil ketua KONI, Triyana dan bendahara, Wahyu Hidayat. Dalam sidang terpisah, majelis hakim dipimpin Sri Mumpuni menyatakan mereka bersalah sesuai ketentuan pasal 3 jo pasal 18 UU nomer tahun 31 tahun 1999 jo pasal 55 jo 64 ayat-1 ke-1 KUHP.

Meski dalam persidangan itu, keduanya terbukti tidak ikut menikmati uang korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp746 juta.

Dana hibah bersumber APBD II itu masuk ke kantong pribadi Mujiman, Ketua KONI yang saat itu menjabat. Mujiman sendiri divonis 13 bulan penjara, dan telah menjalani seluruh masa hukumannya tanpa pengajuan banding. Adapun kronologi perkara ini bermula dari pengucuran hibah senilai Rp24 miliar bagi KONI Sleman. (MU)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close