Politik

Pemilu Rumit, DPR Minta Pilpres dan Pileg harus Dipisah

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Menyadari pemilu serentak 2019 kali ini menjadi rumit, dibutuhkan modal yang bear dan terjadi pergeseran politik yang pragmatis, sehingga pileg tenggelam oleh pilpres, maka DPR sepakat untuk merubah UU Pemilu menjadi terpisah antara pileg dan pilpres.

“Jadi, pemilu serentak kali ini semua merasakan sangat rumit, membutuhkan biaya yang besar dan terjadi pergeseran politik masyarakat, maka sudah seharusnya UU Pemilu No.7 tahun 2017 tentang pemilu dirubah,” ujar anggota Komisi II DPR RI Firman Subagyo.

Hal itu disampaikan dalam dialektika demokrasi ‘Tenggelamnya caleg di tengah hiruk-pikuknya pilpres’ bersama anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon, pengamat politik LIPI Muhammad Khoirul Muqtafa, dan Ketua BEM UI Manik Marga Mahendrata di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (28/3/2019.

Firman mengakui jika dalam kampanye kali ini dirinya mengharuskan biaya yang besar. Karena itu dia khawatir caleg yang terpilih dalam pemilu nanti hanya orang-orang yang bermodal besar. “Selain rumit karena serentak, yang bisa kampanye besar-besaran hanya caleg yang bermodal besar. Ini tak bisa dibiarkan, sehingga perlunya merevisi UU pemilu,” ujarnya.

Mengapa? Kata Firman, pileg ini lebih penting karena akan mengisi parlemen di DPR RI, DPD RI dan DPRD. Sehingga DPR RI yang mewakili rakyat dan membuat UU, menyusun anggaran dan pengawasan terhadap pemerintah ini jangan tidak berkualitas. “Jadi, sistem pemilu ini harus direvisi,” ungkapnya.

Hal yang sama disampaikan Effendi Simbolon, jika pileg dan pilpres harus dipisah. “Jangan sampai terjadi kekosongan di DPR RI. Karena itu selain dipisah, saya minta penghitungan suara pileg terlebih dahulu daripada pilpres. Sebab, jika nanti pilpres sudah dihitung dan terjadi chaos, sementara pileg belum dhitung, maka parlemen akan kosong. Bagaimana?” katanya singkat. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close