Politik

Pemilu Legitimate, MPR: Semua Parpol Sudah Validasi DPT

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Untuk mememinimalisir kekhawatiran akan terjadinya pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2019, maka seluruh parpol peserta pemilu harus sama-sama memvalidasi DPT itu sendiri. Itu sudah dilakukan selama ini, sehingga kalau tiba-tiba muncul 17 juta DPT tak wajar itu membingungkan masyarakat.

“Jadi, tak ada alasan untuk khawatir dan apalagi mencurigai KPU akan curang dalam pemilu 2019 ini. Karena semua parpol dan kedua tim capres-cawapres sama-sama memvalidasi seluruh DPT itu secara transparan,” tegas anggota MPR RI dari FPFIP Arya Bima.

Hal itu disampaikan dalam diskusi Empat Pilar MPR ‘Mengawal Legitimasi DPT Pemilu 2019’ bersama anggota MPR FPAN Viva Yoga Mauladi dan pengamat politik dari PARA Syndicate, Ari Nurcahyo di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Arya Bima sendiri sebagai caleg dapil Jateng V (Kota Surakarta (Solo), Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten), mempunyai 1.700 orang tim sukses, yang tiap hari memvalidasi DPT tersebut. Demikian juga para caleg dari parpaol lain termasuk pendukung Prabowo.

Karena itu kalau ada kecurigaan terkait DPT ganda, DPT tak wajar, WNA masuk DPT, orang yang sudah meninggal, pindah rumah, tanggal lahir sama, dan sebagainya, semua bisa divalidasi. “WNA misalnya, KPU sudah membereskan sebanyak 200-an. Bukan puluhan ribu seperti diisukan,” jelas Arya.

Hal itu dibenarkan oleh Viva Yoga, jika pihaknya tak ada upaya untuk mendelegitimasi KPU. Hanya mengkritisi adanya DPT tak wajar. Seperti kasus di Banyuwangi, yang satu KK (Kepala Keluarga) jumlahnya mencapi 200 orang, maka perlu diverifikasi faktual.

“KPU, Bawaslu dan Dukcapil merespon dengan baik dan sudah memperbaikinya semua itu. Termasuk BPN yang mempermasalahkan 17.553.708 DPT tak wajar itu. Sebab, ada 9.817.003 pemilih tercatat lahir pada tanggal 1 Juli, 5.377.401 lahir pada 31 Desember, dan 2.359.304 lahir di 1 Januari. Termasuk alm. Bapak saya,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.

Sementara itu hasil perbaikan DPT kedua sudah dilakukan oleh KPU, yang jumlahnya di dalam dan luar negeri sebanyak 192.828.520 pemilih.

“Jadi, protes BPN semata untuk mengkritisi kinerja KPU agar partisipasi rakyat meningkat dan legitimasi eksekutif dan legislatif yang terpilih akan semakin baik. Target KPU sebesar 77,5 persen pemilih pun akan tercapai,” pungkasnya. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close