Catatan dari Senayan

Pemilu Antara Perang Klaim, Korban Jiwa dan People Power

ADA beberapa catatan penting pasca Pemilu Serentak 17 April 2019 lalu. Hari-hari ini kita sedang mengikuti dan menunggu penghitungan hasil Pilpres dan Plieg baik melaui real count maupun hitungan manual KPU. Jika ada pihak-pihak yang mengklaim kemenangan dan deklarasi atau syukuran biarkan saja, asal di akhir nanti sama-sama mengakui hasil resmi dari KPU.

Secara umum Pemilu berjalan lancar dan aman. Kalau ada pelanggaran dan kecurangan masih dalam batas toleransi. Semuanya sedang dan akan diselesaikan melalui mekanisme hukum. Negara kita adalah negara hukum. Ajakan untuk menggerakkan people power tidak relevan dan harus ditolak. Juga ajakan untuk membentuk tim pencari fakta kecurangan pemilu. Semuanya mengada-ada.

Evaluasi terhadap Pemilu serentak perlu mengingat jumlah korban meninggal petugas pemilu, baik di KPU maupun Bawaslu terus saja bertambah. Hingga hari ini jumlahnya mencapai 296 orang. Angka yang tidak sedikit. Jumlah yang sangat besar untuk sebuah penyelenggaraan Pemilu. Bahkan jumlah itu mungkin rekor terbesar di dunia untuk jumlah korban meninggal petugas penyelenggara pemilu bukan karena konflik.

Di semua penyelenggaraan pemilu di hampir semua negara, pihak yang kalah selalu menuding curang pihak yang menang. Sebenarnya yang menentukan curang tidaknya pemilu bukan yang kalah. Apa lagi tudingan curang disuarakan dari luar negeri. Kecurangan harus diputuskan oleh pengadilan, bukan melaui tudingan tak berdasar.

Objektif saja, hasil quick count dari hampir semua lembaga survei di Indonesia yang kredibel menunjukkan kemenangan satu pasangan calon. Quick count itu, kata AC Nielsen, ibarat orang periksa golongan darah. Diambil sample darah sudah cukup. Tak perlu menyedot seluruh darah dalam tubuh. Toh hasilnya dengan mengambil sample mili liter saja sudah cukup.

Dunia mencermati Pemilu kita. Opini dunia melalui ucapan selamat yang dikirim lebih dari 40 kepala negara untuk calon presiden tertentu setidaknya sudah merepresentasikan objektivitas tentang pelaksanaan pemilu Kita yang sudah on the track. Para kepala negara tentu memberikan ucapan selamat setelah mendengar laporan akurat dari para diplomatnya di Indonesia.

Pemilu boleh saja tidak sempurna, tetapi sudah ada mekanisme koreksi dan evaluasi pada saat tertentu, tidak harus dilakukan di tengah jalan saat proses sedang berlangsung. Mekanisme check and recheck cukup tersedia.

Semua pihak harus sabar menunggu hasil resmi KPU. Tidak perlu menyampaikan klaim-klaim kemenangan, apalagi menuding pihak lawan dan penyelenggara pemilu curang. Karena pemilu ini diselenggarakan berdasarkan undang-undang. Sudah jelas diatur aturan main dan tahapannya. Biarlah semua berproses sesuai ketentuan peraturan perundangan. Mari kita ikuti semua tahapannya. Ada KPU sebagai penyelenggara. Ada Bawaslu sebagai pengawas, dan ada DKPP sebagai pihak yang menjaga penaatan terhadap etik perilaku penyelenggara Pemilu.

Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan adalah tindakan melawan hukum. Menggerakkan people power adalah tindakan inkonstitusional yang menjadikan rakyat sebagai alat selain juga berarti tidak menghargai lembaga-lembaga demokrasi

Sudah berulangkali pemilu diselenggarakan di negeri kita untuk memberikan legitimasi yang kuat terhadap pemerintahan. Siapa pun yang berkontestasi mesti menjunjung tinggi semangat fair play. Kelak kalau KPU sudah mengumumkan siapa pemenangnya, kita berharap semua pihak mengakuinya. Yang menang tidak jumawa, yang kalah harus legawa. Semua pihak siap kembali merajut persatuan dan mewujudkan perdamaian. Lalu kita melalukan evaluasi total agar Pemilu lima tahun ke depan menjadi lebih baik.

Salam.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close