Pemerintah Tolak Usulan Freeport Tak Bangun Smelter

Pemerintah Tolak Usulan Freeport Tak Bangun Smelter

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara tegas menolak usulan President dan Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Richard Adkerson yang mengusulkan agar PT Freeport Indonesia tidak membangun smelter baru. 

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin, berdasarkan Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan perjanjian, Freeport harus membangun smelter baru.

"UU dan perjanjian memerintahkan Freeport membangun smelter," kata Ridwan, Selasa (27/10/2020).

Saat ditanya apakah artinya usulan Richard Adkerson itu akan ditolak pemerintah, dia pun menegaskan, "Ya (usulan tersebut ditolak)."

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, dengan membangun smelter baru, sebanyak 300 ribu ton katoda bakal diserap domestik dan berdampak pada pertumbuhan konsumsi sebesar 10% per tahun.

Bila dihitung selama 17 tahun beroperasi, total penerimaan tambang jika tidak membangun smelter US$ 24,80 miliar, namun jika membangun smelter US$ 21,20 miliar. Sementara total penerimaan negara dari hulu jika tidak membangun smelter sebesar US$ 46 miliar dan jika membangun smelter US$ 43,70 miliar.

Nilai ekspor katoda jika tidak membangun smelter baru memang lebih tinggi yakni US$ 1,81 miliar dibandingkan jika membangun smelter baru US$ 1,45 miliar.

Namun dari sisi penerimaan negara di industri hilir akan jauh lebih tinggi jika membangun smelter yakni mencapai US$ 15,56 miliar dibandingkan jika tidak ada smelter baru hanya US$ 2,53 miliar.

Begitu pun dengan kontribusi nilai tambah terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahun akan meningkat pesat ketika dibangun smelter baru yakni mencapai US$ 6,83 miliar dibandingkan jika tidak dibangun smelter hanya US$ 1,81 miliar.

Di sektor ketenagakerjaan juga akan berdampak pada terjadinya peningkatan penyerapan tenaga kerja menjadi sebanyak 30 ribu, sementara jika tidak membangun smelter baru, penyerapan tenaga kerja hanya seribu orang.

Melihat data tersebut, artinya dengan membangun smelter tembaga baru, memang berpotensi menurunkan pendapatan negara di sektor hulu, namun negara memperoleh pendapatan yang lebih besar di sektor hilir, ditambah dengan membuka lapangan kerja baru.

Adapun realisasi pembangunan smelter sampai Juli 2020 mencapai 5,86% dan pemerintah tetap menargetkan proyek smelter baru ini rampung 100% pada Desember 2023, meski pada beberapa bulan lalu PT Freeport Indonesia meminta adanya penundaan karena terkendalanya pengerjaan proyek akibat pandemi Covid-19.

Sebagai informasi PT Freeport Indonesia (PTFI) beroperasi di Indonesia sejak 1973 dengan status Kontrak Karya. Lalu, akhirnya berganti status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi mulai 21 Desember 2018 dengan 51% saham dimiliki negara melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID. (Jo)