Nasional

Pemerintah Tetap Tolak Larangan Eks Koruptor Nyaleg

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan pemerintah tetap tak setuju dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membuat Peraturan KPU (PKPU) mengenai larangan eks koruptor ikut Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Karena aturan itu dinilai berlawanan dengan Undang-undang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi pokoknya putusan MK kita patuhilah, jangan kita buat sesuatu yang bertentangan dengan ini, itu saja yang kita mau, kalau tujuan itu sangat baik, kita setuju itu,” kata Yasonna H. Laoly di Kompleks Istana Kepresidenan,Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Putusan MK Tahun 2016 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang UU Pilkada menyebut, terpidana atau terdakwa masih boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah selama tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun penjara.

Yasonna menyebut, aturan mengenai eks koruptor ini sudah dibahas secara alot saat rapat bersama antara KPU RI, pemerintah dan DPR.

Saat itu, kata Yasonna, pemerintah dan DPR sepakat untuk menolak aturan itu karena tunduk kepada putusan MK.

Menurut Yasonna, sangat berbahaya jika ada lembaga yang tidak tunduk terhadap sistem hukum di Tanah Air. Apalagi, tindakan itu bukan tak mungkin diikuti oleh lembaga lain dengan membuat peraturan tanpa memikirkan melanggar UU atau tidak.

“Berbahayanya kalau tidak tunduk pada sistem hukum yang ada nanti semua lembaga yang ada akan melakukan hal yang sama, mereka membuat peraturan yang bertentangan dengan UU uji saja, berlakukan dulu, tidak bisa begitu, semua kita tunduk pada tatanan (hukum),” tegas dia.

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku sudah membalas surat KPU RI yang meminta Kementerian Hukum dan HAM mengundangkan aturan mengenai larangan eks koruptor nyaleg. Namun, Yasonna mengaku, hingga kini belum mendapat respons dari KPU.

Eks anggota DPR RI itu berharap KPU RI bisa menerima keputusan pemerintah dan mengurungkan niat untuk membuat aturan itu. “Kita tunggu itikad baik oleh KPU, masih ada waktu kok,” kata dia. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close