Politik

Pemerintah Otoritarian juga Menggelar Pemilu

YOGYAKARTA, SENAYANPOST.com – Dosen Fakultas Filsafat UGM Agus Wahyudi mengatakan pemilu merupakan mekanisme reguler  lima tahunan untuk menentukan calon pemimpin yang duduk di pemerintahan.

Meski demikian penghelatan pemilu tidak selalu menjamin terpilihnya pemerintahan yang demokrastis, sebaliknya memungkinkan adanya pemerintahan otoritarian.

“Pemerintah otoritarian juga rutin melaksanakan pemilu namun pemenangnnya selalu bisa ditebak, kita pernah mengalaminya di masa Orde Baru dulu,” katanya, dalam dialog yang diselenggarakan dari hasil kerja sama UGM, Komisi Informasi Pusat dan Komisi Pemilihan Umum, di Yogyakarta, Selasa (19/2/2019).

Agus Wahyudi menambahkan, seluruh elemen dan kelompok masyarakat sipil harus ikut mengawasi pelaksanaan pemilu kali ini agar proses pelaknsaannya bisa adil dan demokratis.

Bahkkan generasi muda yang memiliki hak suara menurutnya harus menggunakan hak pilihnya dengan baik dengan mampu memilih calon pemimpin berdasarkan rekam jejak.

“Dalam demokrasi itu, kita yang paling tahu akan diri kita sendiri sehingga setiap orang diberi hak untuk menentukan suaranya dalam pemilu,” katanya.

Dikatakan Agus, pemilu merupakan media pertarungan antara nilai dan referensi dari masyarakat pemilih dalam menentukan sebuah pilihan guna menentukan masa depan yang lebih baik.

Namun begitu, imbuhnya, pemerintahan yang terpilih pasca pemilu dikatakan demokratis menurutnya harus  bisa menjamin hak-hak kelompok minoritas, apabila belum mampu melindungi hak  kelompok minoritas maka pemerintahan tersebut belum dianggap demokratis.

Komisioner Komisi Informasi Pusat RI, Romanus Ndau, pada kesempatan itu mengajak generasi milenial menggunakan hak pilihnya dalam memilih calon pemimpin yang lebih baik.

Menurutnya ada tiga kriteria yang bisa digunakan dalam memilih calon pemimpin.

“Kriterianya apakah ia cerdas, berani, dan bertanggungjawab. Kalau soal agama, biarlah itu urusan calon pemimpin dengan Tuhannya,” katanya.

Romanus mengatakan pemilu kali ini harus lebih baik dibanding dengan pemilu sebelumnya. Untuk itu, masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya.

“Kita ingin pemilu sekarang ini lebih baik dari pemilu 2014 lalu, kalau lebih jelek maka itu tragedi kita semua, termasuk tragedi bagi kaum milenial, maka bukalah informasi seluas-luasnya,” katanya.

Sementara Tenaga Ahli Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Kemenkominfo Hendrasmo menuturkan banyak negara yang tertatih-tatih membangun demokrasinya karena terjadinya kudeta militer.

Bukan saja disebabkan kudeta militer atau konflik, namun proses demokratisasi juga bisa melahirkan pemerintahan yang tidak demokratis seperti yang dialami negara Amerika Serikat sekarang ini.

Hendrasmo mencontohkan presiden Donald Trump yang tidak memiliki reputasi di pemerintahan sebelumnya, ketika menjadi kepala negara memiliki perilaku yang tidak demokratis, misalnya memecat Jaksa Agung yang akan mengusut kasus praktik kolusi, lalu mengangkat anaknya  jadi penasehat presiden, bahkan ia juga memusuhi media.

“Demokrasi bisa mati karena kudeta namun bisa mati karena salah pilih orang sehingga harus hati hati dalam memilih karena demokrasi itu sendiri rapuh,” pungkasnya. (JS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close