Nasional

Pemerintah Lebih Mengakomodasi Kehendak Kelompok Agama Mayoritas

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Timbulnya pelanggaran hak terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) terjadi karena masalah hukum yang bias mayoritas.

“Sejumlah aturan menjamin hak KBB, namun aturan lain justru mengancam kebebasan itu sendiri,” kata peneliti lembaga pengamat hak asasi manusia Imparsial, Amelia, di Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Ia menambahkan, kebijakan pemerintah terkait KKB masih bias mayoritas, lebih mengakomodasi kehendak kelompok agama mayoritas dan mengabaikan prinsip dan standar normatif HAM.

Imparsial menemukan 31 kasus pelanggaran dalam kurun waktu November 2018 – November 2019.

“Tidak jarang kebijakan yang dibuat pemerintah bias ‘majoritarianism’, mengakomodir kehendak kelompok keagamaan,” katanya.

“Berbagai peraturan tersebut dalam banyak laporan telah terbukti gagal menjamin hak atas kemerdekaan beragama dan bahkan digunakan oleh kelompok intoleran untuk melegitimasi praktik intoleransi kepada kelompok minoritas,” lanjutnya.

Sejumlah aturan yang dianggap membatasi kemerdekaan beragama diantaranya, Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Penodaan Agama.

Selain itu ada juga SKB 3 Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, PBM 2 Menteri Tahun 2006 tentang Rumah Ibadah, dan keberadaan berbagai peraturan daerah seperti SK Gubernur/ Bupati, Perda atau SKB yang membatasi kemerdekaan beragama kelompok minoritas.

“Berbagai peraturan tersebut dalam banyak laporan telah terbukti gagal menjamin hak atas kemerdekaan beragama dan bahkan digunakan oleh kelompok intoleran untuk melegitimasi praktik intoleransi kepada kelompok minoritas,” dikutip dari keterangan Imparsial.

Ini terbukti dengan masih terjadinya tindakan intoleransi dan pelanggaran KBB. Misalnya, penutupan rumah ibadah, pembubaran kegiatan beribadah, penyesatan hingga penyebaran kebencian atas nama agama, aturan yang mewajibkan penggunaan busana agama tertentu di sekolah publik. (JS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close