Pemerintah Kebut Susun 44 Draf Aturan Turunan UU Ciptaker

Pemerintah Kebut Susun 44 Draf Aturan Turunan UU Ciptaker
Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso (kiri). (Foto/kumparan)

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Pemerintah telah meluncurkan portal resmi UU Cipta Kerja. Langkah ini dibuat sebagai wadah keterlibatan publik dalam merancang aturan turunan undang-undang sapu jagat.

Total ada sebanyak 44 aturan turunan dari undang-undang omnibus law ini yang akan diterbitkan. Terdiri dari 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

Semua draf aturan ini akan diunggah dan bisa diakses dalam website UU Cipta Kerja. Menurut Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono, semua draf RPP dan RPerpres ini ditarget sudah bisa diakses publik pada Jumat (13/11).

"Sejak pagi masih harus memimpin Rakor Teknis mengejar penyelesaian 44 RPP dan RPerpres UU Cipta Kerja yang harus selesai Jumat besok," ujar Susiwijono dikutip dari kumparan, Rabu (11/11/2020).

Hingga sore kemarin sudah ada 19 draf RPP yang bisa diakses dalam website tersebut. Rancangan aturan itu mulai diunggah sejak Jumat lalu (6/11).

Substansi UU Cipta Kerja. Foto: Dok. Istimewa© Disediakan oleh Kumparan Substansi UU Cipta Kerja. Foto: Dok. Istimewa
Artinya, hanya butuh waktu seminggu jika semua draf tersebut dapat diunggah sesuai target yang dijelaskan Susiwijono.

Dalam portal UU Cipta Kerja ini, seluruh draf yang sudah diunggah kemudian disatukan dalam satu file bernama Daftar Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja. Sehingga masyarakat bisa mengakses dan memberikan masukan secara langsung.

Publik yang ingin memberikan masukan terhadap rancangan tersebut, diharuskan untuk mengunduh file yang telah disatukan itu terlebih dahulu.

"Silakan download dan memberikan masukan atas rancangan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja," bunyi arahan yang tertera dalam file tersebut.