Pemerintah Kantongi Daftar Nama Dalang Kericuhan Ciptaker, Tak Ada Nama SBY

Pemerintah Kantongi Daftar Nama Dalang Kericuhan Ciptaker, Tak Ada Nama SBY
Mahfud MD

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah menuduh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai aktor di balik kericuhan demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja.

Pemerintah pun dalam berbagai kesempatan tidak pernah menyebut Presiden ke-6 Indonesia itu sebagai aktor intelektual kerusuhan. Mahfud mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki daftar nama yang menjadi dalang. 

“Saya ikut-ikut rapat. Tidak ada nama Pak SBY,” kata Mahfud dalam program Mata Najwa, Rabu (14/10/2020).

Mahfud menjelaskan bahwa ada aktor baik dan jahat dalam demonstrasi penolakan UU Ciptaker. Serikat buruh adalah yang dengan tulus berjuang hak-hak buruh. Namun dalam peristiwa beberapa hari lalu itu terjadi banyak kerusuhan, di mana ada pembakaran fasilitas umum dan aksi melempari aparat kepolisian dengan benda tumpul. 

“Itu ada aktornya. Itu yang kita list. Siapa ini yang mengarahkan ketemu di mana, uangnya berapa kita tahu,” kata Mahfud.

Politisi Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan bahwa tudingan kepada SBY memang berasal dari media sosial. Namun hal ini bertepatan dengan pernyataan sejumlah menteri yang mengatakan bahwa ada dalang di balik demonstrasi UU Ciptaker.

“Negara bilang ada yang mendalangi, lalu dibikin medsos jelas menyebut Presiden Ke-6, lalu negara membiarkan,” katanya.

Benny pun menuntut pemerintah untuk segera menyampaikan kepada publik dalang yang dimaksud agar tidak terjadi disinformasi yang semakin besar.

“Pemerintah kalau gak jelasin, ini pabrik hoaks paling besar,” katanya.

Adapun Direktur YLBHI Asfinawati mengatakan jangan sampai pertarungan elite politik mengecilkan aksi demonstrasi penolakan UU Ciptaker.

“Kita jangan mengecilkan aksi ini kalau ada pertarungan elite. Banyak rakyat yang aksi karena kemauan sendiri dan jangan mengecilkan yang berhak aksi hanya buruh, karena kita tahu banyak klaster [dalam UU Ciptaker],” jelasnya.