Ekonomi

Pemerintah Kaji Penurunan Tarif Tol Trans Jawa

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama badan usaha jalan tol (BUJT) sedang membahas formula penurunan tarif tol di lintas Trans Jawa.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pihaknya menerima aspirasi dari kalangan masyarakat dan pelaku usaha terkait tarif tol yang dinilai mahal.

Dia menekankan, pihaknya bersama operator akan mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan rumus yang tepat.

“Tim kecil BPJT dan Asosiasi Tol Indonesia sedang merumuskan berapa (besaran) yang bisa diturunkan dan apa kompensasinya. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari bisa selesai baru nanti kami lapor ke presiden,” kata Basuki di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Sebagaimana diketahui, lintas Trans Jawa kini sudah tersambung dari Merak hingga Pasuruan sepanjang 933 kilometer. dan sejak 21 Januari 2019 lalu sebanyak tujuh ruas mulai menerapkan tarif.

Untuk melintas di jalan tol Jakarta hingga Surabaya sejauh 760 kilometer, pengguna kendaraan golongan I dikenakan tarif Rp660.500. Sementara itu, kendaraan golongan II-III dan IV-V masing-masing Rp990.750 dan Rp1,2 juta.

Dalam catatan Bisnis.com, tarif tol di ruas-ruas baru sudah menerapkan kebijakan rasionalisasi tarif yang mana tarif tol paling tinggi dipatok paling tinggi sebesar Rp1.000 per kilometer.

Kebijakan ini membuat tarif yang diterapkan lebih rendah dibandingkan dengan yang tercantum dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT).

Basuki menyebut pemerintah belum menetapkan bentuk kompensasi bagi BUJT. Namun, sejumlah opsi sudah mencuat, antara lain opsi perpanjangan konsesi, insentif pajak, dan kompensasi tunai.

Dia menambahkan, pemerintah bakal memutuskan bentuk kompensasi yang paling bisa diterapkan segera.

Penetapan tarif tol menurut Basuki tidak terlepas dari biaya investasi di setiap ruas. Dia menyebut, tarif tol di ruas-ruas baru akan lebih mahal dibandingkan dengan ruas-ruas yang sudah beroperasi.

“Jakarta – Cikampek cuma Rp200 per kilometer. Batang – Semarang Rp1.000 per kilomer. Ini kan jomplang. Jadi tergantung tahun investasinya,” tukas Basuki.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close