Nasional

Pemerintah Jamin Tak Ada Tindakan Represif Saat Buruh Demo

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Pemerintah menjamin tidak akan ada tindakan represif dari aparat keamanan saat buruh melakukan aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Jaminan itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, di Jakarta, Rabu (26/2/2020), menanggapi hasil pertemuan dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang meminta jangan sampai ada buruh yang menjadi korban kekerasan aparat saat melakukan aksi.

“Saya katakan, kalau itu kita jamin karena memang ada SOP-nya (standar operasional prosedur) dan polisi sendiri menjamin akan menangani dan menghadapi demo dengan terukur,” tegas Mahfud.

Ia menegaskan aparat keamanan dalam menjalankan tugas pengamanannya sesuai SOP tidak boleh melanggar hak asasi manusia (HAM) dan menghalangi orang untuk menyatakan pendapat.

Mahfud menegaskan bahwa menyatakan pendapat, termasuk unjuk rasa dilindungi Undang-Undang Nomor 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan banyak sekali saluran yang bisa digunakan untuk menyampaikan aspirasi, dan mempersilakan jika yang ingin mengajak berdialog.

“Saya kan tidak tahu ada berapa ratus organisasi buruh. Yang mau datang, datang aja saya terima. Kalau tidak datang masak mau saya panggil-panggil paksa. Kan mereka punya sumber saluran sendiri,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan agar jangan sampai ada tindak kekerasan aparat terhadap buruh dalam aksi-aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

“Jangan juga nanti kami dihadap-hadapkan kan karena kami tidak setuju dengan Omnibus Law ini berhadapan dengan aparat,” katanya, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu. (Jo)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close