Pemerintah Iran Tutupi Angka Kematian Covid-19

Pemerintah Iran Tutupi Angka Kematian Covid-19

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Seorang investigator BBC asal Persia menemukan bahwa pasien meninggal dunia akibat COVID-19 di Iran berjumlah tiga kali lipat dari klaim pemerintah.

Iran adalah salah satu negara yang mengalami dampak yang paling serius dari penyebaran pandemi COVID-19. Dalam beberapa minggu terakhir, negara ini telah mengalami peningkatan kasus yang cukup signifikan. Namun, banyak pengamat yang meragukan data yang diklaim oleh pemerintah.

Berbagai otoritas lokal hingga para statistikawan memberikan berbagai perkiraan alternatif kepada pemerintah menyusul banyaknya ketidaksesuaian data nasional dengan lokal. Permasalahan tingkat perhitungan yang rendah ini sebenarnya juga dialami di seluruh dunia.

Namun, sebuah informasi yang diterima oleh BBC menyebutkan bahwa otoritas Iran dengan sengaja melaporkan jumlah kasus kematian yang jauh lebih rendah dari sebenarnya.

BBC menerima sebuah informasi berupa data kematian pasien di Iran dari sumber anonim. Data tersebut berisi rincian penerimaan harian berbagai rumah sakit di Iran, termasuk nama, umur, jenis kelamin, gejala, hari lahir, jangak waktu yang dihabiskan di rumah sakit, hingga berbagai kondisi yang dialami oleh pasien.

Informasi tersebut mengklaim bahwa pemerintah telah memiliki data terkait 42 ribu pasien yang meninggal akibat COVID-19 hingga tanggal 20 Juli 2020 lalu, sedangkan yang dilaporkan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan Iran hanya 14.405 jiwa. Sedangkan orang yang terinfeksi telah berada di angka 451.024 jiwa, sedangkan klaim resmi pemerintah hanya 278.827 jiwa.

Informasi ini dikirimkan kepada BBC disertai dengan uraian tentang tujuan untuk ‘menjelaskan kebenaran’ (shed light on truth) dan untuk mengakhiri permainan politik selama pandemi.

BBC dalam hal ini tidak dapat memverifikasi apakah sumber yang mengirimkan informasi ini bekerja untuk pemerintah Iran atau mengidentifikasi dari mana dan bagaimana sumber ini didapat.

Selain itu data tersebut juga menyebutkan bahwa jumlah kematian terbesar akibat pandemi COVID-19 atau berbagai gejala yang mirip dengannya ada di kota Tehran, ibu kota Iran, yang mencapai 8.120 orang. Sedangkan kota Qom, episentrum pertama COVID-19 di Iran, memiliki proporsi terparah dengan satu pasien COVID-19 meninggal setiap 1.000 orang yang hingga kini memiliki jumlah pasien meninggal mencapai 14.019 jiwa.

Sedangkan secara nasional, informasi tersebut juga menyebutkan bahwa 1.916 jiwa yang meninggal dunia adalah warga negara non-Iran. Hal ini membuktikan adanya disproporsi antara kematian migran dan pengungsi yang kebanyakan berasal dari Afghanistan.

Informasi tersebut juga menyebutkan bahwa kematian pertama akibat COVID-19 terjadi pada 22 Januari 2020. Sedangkan pemerintah Iran mengklaim bahwa kematian pertama terjadi pada 19 Februari 2020, di mana dalam informasi tersebut disebutkan bahwa pada tanggal tersebut sudah ada 52 pasien yang meninggal.

Seorang dokter mengatakan, menteri kesehatan Iran berada di bawah tekanan dari kementerian keamanan dan pihak intelijen di dalam internal pemerintah Iran. Salah satunya adalah Dr. Pouladi (bukan nama sebenarnya) yang memberikan pernyataan bahwa menteri kesehatan sedang menyangkal.

“Pada awalnya, mereka (kementerian kesehatan) tidak memiliki alat tes COVID-19 dan ketika mereka mendapatkannya, mereka tidak menggunakannya secara luas. Pihak keamanan nasional tidak mau mengakui keberadaan COVID-19 di Iran.” tegas Dr. Pouladi.

Pernyataan tersebut didukung dengan adanya kasus kematian dari warga kota Qom. Pemerintah Iran akhirnya mengklaim adanya kematian akibat COVID-19 setelah Dr. Mohammad Molayi dan Dr. Ali Molayi bersikukuh untuk mengetes saudaranya yang saat itu sedang sakit dan akhirnya meninggal, atas kemungkinan disebabkan oleh COVID-19, yang ternyata hasilnya positif.

Padahal, pada saat yang bersamaan, di rumah sakit Kamkar, di mana saudaranya tersebut meninggal, juga ada pasien yang memiliki gejala yang sama. Namun, pemerintah Iran tidak mengetes pasien tersebut.

Diketahui, awal pandemi COVID-19 bertepatan dengan ulang tahun Islamic Revolution tahun 1979 dan pemilihan parlemen. Disebut-sebut, ini adalah kesempatan yang tepat bagi Islamic Republic untuk menjukkan dukungannya dan tidak ingin pandemi mengganggu momen tersebut.

Bahkan, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khameneni, menuduh bahwa ada beberapa pihak yang ingin menggunakan isu pandemi COVID-19 untuk mengganggu proses pemilihan. Kenyataannya, proses pemilihan tersebut berjalan sangat tidak memuaskan.

Dr. Nouroldin Pirmoazzen, mantan Perdana Menteri yang juga pernah menjabat sebagai menteri kesehatan Iran, memberikan pernyataan kepada BBC bahwa pemerintah Iran ‘cemas dan takut akan kebenaran’ ketika COVID-19 menyerang Iran.

“Pemerintah Iran takut bahwa masyarakat miskin dan pengangguran akan turun ke jalan,” jelas Dr. Nouroldin Pirmoazzen.