Pemerintah Ingin Pilkada Tetap Digelar Desember 2020, Sesuai Protokol Kesehatan

Pemerintah Ingin Pilkada Tetap Digelar Desember 2020, Sesuai Protokol Kesehatan
JAKARTA, SENAYANPOST.com – Dalam rangka membahas pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR mengadakan rapat kerja bersama Mendagri Tito Karnavian dan Ketua KPU Arief Budiman. Dalam kesempatan itu, Tito menuturkan pemerintah tetap mendorong pelaksanaan Pilkada sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang diteken Presiden Jokowi yaitu Desember 2020 dengan protokol kesehatan ketat.
“Di Pilkada kami kira belajar dari pengalaman lain dan kemudian bagaimana disiasati, kami kira Pilkada 9 Desember, kami sarankan tetap dilaksanakan. Namun protokol kesehatan betul-betul kita koordinasi dan komunikasikan,” kata Tito Karnavian dalam rapat kerja virtual, Rabu (27/5/2020).
Tito menuturkan, Kemendagri juga telah berkomunikasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dan Kemenkes terkait pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, Kemenkes dan Gugus Tugas sepakat Pilkada diadakan Desember 2020 karena diprediksi virus corona belum usai pada 2021.
“Kami sudah mengkomunikasikan ke Kemenkes maupun Gugus Tugas. Kemenkes, Gugus Tugas prinsipnya mereka melihat trennya belum selesai di 2021, maka mereka mendukung dilaksanakan 9 Desember,” tuturnya.
“Namun protokol kesehatan agar dipatuhi disusun dengan mengikutsertakan mereka, dan waktu pelaksanaan akan dievaluasi bersama,” sambung dia.
Tito mengungkapkan awalnya pemerintah memiliki skenario untuk melaksanakan Pilkada di tahun 2021. Namun, kata dia, penanganan virus corona kemungkinan belum akan selesai karena vaksin diprediksi baru selesai tahun 2021.
“Kita waktu itu skenarionya 2021 itu aman. Sehingga ada keinginan untuk menggeser, kita cari aman 2021. Tapi kita lihat tren dunia semua yang sudah melakukan uji coba trial untuk vaksin segala macam termasuk Indonesia hampir semua mengatakan paling cepat pertengahan 2021 baru ditemukan,” ucapnya.
Atas dasar itu, kata dia, pemerintah memutuskan agar pelaksanaan Pilkada Serentak tetap digelar Desember 2020. Terlebih, mantan Kapolri itu menuturkan, sejumlah negara juga tetap melaksanakan pemilu di tengah pandemi.
“Karena itu memang ini memperkuat argumentasi skenario kita optimis di tahun Desember 2020. Apalagi negara lain kita lihat contoh mereka bisa melaksanakan dengan protokol kesehatan,” tandas Tito.
Sebelumnya, KPU mengusulkan 2 opsi pelaksanaan Pilkada Serentak. Berbeda dengan pemerintah, KPU mengusulkan pilkada digelar Maret 2021 atau September 2021.