Nasional

Pemerintah Diminta Ubah Pola Penangkapan Santoso

 

Senin, 09 Mei 2016 | 11:41

Palu – Operasi Tinombala untuk menangkap pimpinan kelompok sipil bersenjata di Poso, Santoso, sudah tidak efektif lagi saat ini. Pola operasi yang cenderung represif tersebut, diusulkan diubah ke pola yang lebih persuasif sehingga bisa mengurangi lebih banyak korban dan pertumpahan darah.

Direktur Celebes Intitute Adriani Badrah, yang dihubungi SP, Senin (9/5), mengatakan, pola penangkapan Santoso dengan operasi militer represif juga tak pernah berhasil, padahal telah menelan banyak korban baik di pihak aparat maupun warga sipil.

Adriani bahkan menduga operasi militer tersebut, hanya menjadi alat kepentingan kelompok-kelompok yang “bermain” di balik konflik Poso yang sengaja tak dituntaskan sampai hari ini.

“Keputusan untuk memperpanjang Operasi Tinombala dengan target memburu Santoso, tak lebih sebagai proyek konflik aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri,” tegas aktifis perempuan yang sangat gigih mendorong pemulihan keamanan Poso tanpa kekerasan ini.

Sebelum Operasi Tinombala Januari 2016, dilaksanakan Operasi Camar Maleo sepanjang 2015, tapi tak juga berhasil menangkap Santoso, pemimpin Mujahidin Indonesia Timur (MTI). Padahal, operasi yang menelan anggaran sangat besar itu, dilengkapi fasilitas teknologi canggih untuk mampu mendeteki para pelaku kejahatan dimana pun mereka bersembunyi.

“Kami mendapat informasi yang cukup akurat, bahwa tempat persembunyian Santoso dan rekan-rekannya, sebenarnya sudah terdeteksi secara akurat oleh aparat TNI maupun Polri, sehingga kapan saja mau ditangkap, hal itu dapat dengan mudah dilakukan,” ungkap Adriani.

Pertanyaannya, kenapa sampai Santoso tak kunjung ditangkap, dan malah sebaliknya pemerintah memperpanjang Operasi Tinombala?

Menurut Adriani, diperpanjangnya operasi-operasi militer itu memperkuat asumsi bahwa perburuan Santoso, tak lebih sebagai proyek keamanan untuk meraih keuntungan oleh mereka yang “bermain” di dalamnya.

Bisa dilihat, lanjut Adriani, setiap prajurit (pejabat) Polri atau TNI seusai bertugas di Poso, akan selalu mendapat promosi kenaikan jabatan/pangkat, karena dianggap berhasil mengamankan Poso.

“Bagaimana disebut berhasil, sedangkan Santoso, yang menjadi target operasi belum tertangkap, ini benar-benar aneh,” ujar Adriani.

Ubah Pola

Melihat kegagalan demi kegagalan operasi militer di Poso, Adriani mengatakan sudah saatnya pemerintah mengubah pola yang lebih persuasif, misalnya dengan cara perundingan dan negosiasi seperti belakangan kerap diberlakukan dalam menangkap para ekstrimis di Aceh.

Pendekatan dengan operasi militer dalam menangkap para pelaku kejahatan terorisme, juga sangat tidak sejalan dengan UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Dalam UU tersebut diatur bahwa para para pelaku kejahatan terorisme harus diproses sampai ke meja peradilan, tapi kalau dengan operasi militer tentu targetnya adalah menembak mati maka jelas undang undang tersebut tak ada gunanya,” katanya.

Data Celebes Institute menyebutkan sejak 2012-2016, terdapat 20 orang aparat TNI/Polri yang tewas saat melaksanakan tugas pengamanan di Poso. Terdiri dari 7 anggota Polri dan 13 anggota TNI. Jumlah itu belum termasuk korban warga sipil.

Anggota DPRD Sulteng Muh Masykur M juga mendorong pemerintah untuk membuka ruang penyelesaian alternatif dalam menangkap Santoso.

Pilihan itu bisa melalui negosiasi atau berunding antar para pihak terkait bersama pihak lain yang diberi ruang untuk itu. “Sepanjang hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh komitmen, Insya Allah jalan akan terbuka,” katanya.

Cerita sukses (success story) pembebasan 10 warga Negara RI yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Kepulauan Sulu, Filipina, melalui pola negosiasi penting ditiru dan diterapkan di Poso.

“Publik bakal mengapresiasi jika pemerintah mulai mempertimbangkan hal serupa terhadap penanganan Santoso dan kelompoknya,” ujar Masyukur, yang juga bekas aktifis perdamaian Poso.

Anggaran Tertutup

Masalah lain yang terus menimbulkan banyak pertanyaan publik dalam operasi pengamanan Poso, yakni tidak transparannya penggunaan anggaran keamanan oleh aparat keamanan.

Menurut Adriani, soal penggunaan anggaran sama sekali tidak ada transparansi, dan Celebes Institute meyakini dana yang digunakan tak hanya bersumber dari APBN maupun APBD, tapi juga ada dukungan-dukungan dana dari negara-negara lain yang memiliki isu sama memberantas terorisme.

“DPRD Poso maupun DPRD Sulteng, tak ikut terlibat dalam pengawasan maupun evaluasi, jadi bagaimana rakyat bisa mengetahui efektivitas penggunaan anggaran?,” ujar Adriani.

Padahal masalah anggaran ini sebagai salah satu yang sangat serius, karena bisa dibayangkan betapa besarnya anggaran yang sudah digelontorkan sejak Operasi Camar Maleo pada Januari-Desember 2015, kemudian dilanjutkan dengan Operasi Tinombala mulai Januari 2016 sampai saat ini, tapi publik sama sekali tak bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran publik tersebut.

John Lory/Jeis Montesori/JEM

Suara Pembaruan

Sumber:

http://www.beritasatu.com/nasional/363981-pemerintah-diminta-ubah-pola-penangkapan-santoso.html

 

KOMENTAR
Tags
Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close