Ekonomi

Pemerintah Bebaskan Pungutan Ekspor CPO dan Turunannya Sampai Akhir Tahun

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Pemerintah membebaskan pungutan atas ekspor kelapa sawit, crude palm oil (CPO), dan produk turunannya seperti minyak goreng, sabun dan sebagainya. Pembebasan atau pengenaan tarif pungutan atau bea keluar sebesar nol rupiah tersebut berlaku selama tiga bulan, mulai 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2019.

Dalam pertimbangan PMK No.136/PMK.05/2019 pemerintah mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil dari hasil kesepakatan dan keputusan rapat Komite Pengarah pada tanggal 24 September 2019.

Keputusan rapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan melalui surat 25 September 2019 juga telah menyampaikan usulan revisi atas tarif layanan dimaksud kepada Menteri Keuangan,” tulis pertimbangan beleid itu, Rabu (9/10/2019).

Adapun pengenaan tarif normal bakal kembali diterapkan pada awal 2020. Besaran tarirnya mulai yang paling rendah yakni US$10 untuk harga CPO senilai US$570-US$619 per ton, hingga US$50 untuk CPO dengan harga US$619 per ton. Sementara itu untuk tarif CPO dengan harga di bawah US$570 per ton tidak dikenakan pungutan alias gratis.

“Secara khusus (terkait) bidang perdagangan, Presiden berharap impor Cina atas CPO ditingkatkan dan juga berbagai komoditas lain seperti buah-buahan dan produk aquatic,” ucapnya.

Selain melalui peningkatan ekspor CPO, buah-buahan, dan produk perikanan, Fachir menyebutkan Jokowi juga berharap adanya peningkatan kerja sama kedua negara di Belt and Road Initiative (BRI) dan Poros Maritim Indonesia.

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close