HukumKorupsi

Pemerintah Bantah Permudah Koruptor Bebas dengan Revisi UU

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah bila pemerintah memudahkan para narapidana tindak pidana luar biasa, seperti koruptor serta terorisme mendapat remisi dan pembebasan bersyarat.

Dia memastikan bakal ada peraturan turunan jika revisi UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah disahkan. Dalam revisi UU Pemasyarakatan, DPR dan pemerintah sepakat memberikan kemudahan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme.

“Enggaklah, tidak ada, kan ada pengaturan lebih lanjut nanti,” kata Yasonna saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta.

Yasonna menegaskan bahwa pembebasan bersyarat dan remisi merupakan hak yang dimiliki tiap narapidana termasuk narapidana koruptor. Ia mengatakan pemerintah akan mengkaji terlebih dulu untuk menyusun peraturan turunan terkait hal tersebut.

“Pokoknya setiap orang punya hak remisi. [pembatasan] Itu melanggar hak asasi. Pembatasan itu melalui 2, pengadilan dan UU,” kata Yasonna.

Sama seperti Yasonna, Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menegaskan bahwa para napi kasus korupsi turut memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh konstitusi. Salah satunya, kata dia, soal pembebasan bersyarat dan remisi.

Ia menyatakan pembatasan hak bagi narapidana koruptor itu hanya boleh dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.

“Itu berlaku universal dalam UUD (1945) kan begitu, Pasal 28 itu,” kata Masinton.

Komisi III DPR dan pemerintah telah menyepakati sejumlah poin dalam revisi UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Revisi UU tersebut bakal disahkan dalam waktu dekat melalui rapat paripurna. (AR)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close