Politik

Pemenang Pilkada Terjerat Kasus Tetap Dilantik. Tapi…

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah akan tetap melantik pemenang Pilkada walaupun yang bersangkutan sedang terjerat kasus hukum,

Selama belum ada ketetapan hukum yang mengikat pemerintah akan tetap melantik tersangka atau terdakwa yang menang dalam pemilihan kepala daerah.

Jika kemudian sudah ada putusan pengadilan, barulah kepala daerah tersebut akan diganti,

“Semua Calon Kepala Daerah yang kebetulan tersangka/terdakwa yang menang Pilkada sepanjang belum mempunyai kekuatan hukum tetap akan dilantik sebagai kepala daerah sampai ada kekuatan hukum tetap atau ada keputusanpengadilan. Kalau kemudian diputus salah, baru diganti,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Jumat (29/6/2018).

Ia menambahkan, pada tahun-tahun silam hal tersebut juga berlaku.

“Ada yang dilantik di tahanan, begitu keputusan hukum tetap menyatakan yang bersangkutan bersalah ya langsung diberhentikan,” jelasnya.

Bahwa proses hukum di KPK maupun Kejaksaan tetap berjalan. Adapun, berdasar peraturan, penggantian kepala daerah yang dinyatakan bersalah dilakukan berdasarkan mekanisme tertentu.

Mekanisme pengisian Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan diatur dalam Pasal 173 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam pasal ini diatur “Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota”.

Seperti diketahui, tersangka KPK Syahri Mulyo berhasil unggul dalam hitung cepat Pilkada di Kabupaten Tulungagung. Berpasangan dengan Maryoto Birowo, Syahri berhasil menggaet dukungan 59,8% suara.

Capaian Syahri dan pasangannya di atas pasangan Margiono-Eko Prisdianto yang hanya meraih dukungan 40,2% suara.

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close