Tak Berkategori

Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Pilkada di Mahkamah Konstitusi

Selamat pagi, pengasuh rubrik Konsultasi Hukum.

Pada tahun ini akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota serentak. Dalam Pemilihan tersebut sudah pasti ada yang kalah dan menang yang ditentukan oleh perolehan suara sah dari masing-masing kandidat.

Biasanya yang kalah tidak bisa mengakui kekalahannya dan mencari-cari celah kesalahan-kesalahan yang menang.

Undang-Undang mengatur pembatasan agar dapat mengajukan sengketa pembatalan penetapan perolehan suara KPU ke Mahkamah Konstitusi, sebagai contoh dalam satu buah Propinsi terdapat 3 pasangan calon, bagaimana cara menghitungnya dan pasangan mana yang bisa mengajukan sengketa ?

Rivo, Jakarta

Terima kasih atas pertanyaannya
Untuk menjawab pertanyaan Saudara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota mengatur mengenai syarat pasangan yang kalah yang akan mengajukan pembatalan penetapan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 158 ayat (1) dan (2), sebagai berikut :

Pemilihan Gubernur, untuk dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi ditentukan prosentase berdasarkan jumlah penduduk propinsi. Berdasarkan jumlah penduduk dengan perbedaan perolehan suara: (1).s/d 2.000.000 Jiwa 2 %. (2). 2.000.000 s.d. 6.000.000 Jiwa 1,5 %. (3). 6.000.000 s.d. 12.000.000 Jiwa 1 %. (40. > 12.000.000 Jiwa 0,5 %. Keterangan : Pemilihan Gubernur – Provinsi

Perbedaan antara Perolehan Suara Pemohon dengan Perolehan Suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU.

Contoh perhitungan Presentase Selisih perolehan Suara Gubernur (Provinsi).

Provinsi dengan jumlah penduduk 2.000.000 s.d. 6.000.000 Jiwa, Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5 % (dua Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU.

Provinsi Berpenduduk 2.000.000 s.d. 6.000.000 Jiwa, sehingga masuk kategori 1,5 % dengan tiga pasangan calon dengan hasil sebagai berikut;
Pasangan Calon (Paslon 1)=743.310 Suara
Pasangan Calon (Paslon 2)=736.601 Suara
Pasangan Calon (Paslon 3)=697.600 Suara
Total Suara 2.177.511 Suarasah

Untuk menentukan siapakah yang dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan:
1,5 % x 2.177.511 Suara sah= 32.662 Suara
Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 :
743.310 – 736.601 = 6.709
Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 3 :
743.310 – 697.600 = 40.710
Dengan demikian yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan suara ke Mahkamah Konstitusi:
Paslon 2 dapat mengajukan Permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 2 (Pemohon) dengan Paslon 1 (peraih suara tebanyak) sebesar 6.709 suara atau kurang dari 32.662 suara
Paslon 3 tidak dapat mengajukan Permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 3 (Pemohon) dan Paslon 1 (peraih suara terbanyak) sebesar 40.701 suara atau lebih dari 32.662 suara

Sedangkan untuk pemilihan untuk pemilihan Bupati dan atau Walikota, dengan prosentase sesuai dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dengan perbedaan perolehan suara: (1). s/d 250.000 Jiwa 2 %. (2). 250.000 s.d. 500.000 Jiwa 1,5 %. (3). 500.000 s.d. 1.000.000 Jiwa 1 %. (4). > 1.000.000 Jiwa 0,5 %. Keterangan : Pemilihan Bupati/Walikota – Kabupaten/Kota

Contoh Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratuh ribu) Jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta ribu) jiwa, Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1% (Satu Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon
Kabupaten/Kota A Berpenduduk 852.558 jiwa, sehingga masuk kategori 1%
Pasangan Calon (Paslon 1)= 338.100 Suara
Pasangan Calon (Paslon 2)= 335.464 Suara
Pasangan Calon (Paslon 3)= 179.430 Suara
Total Suara = 757.994 Suara

Untuk menentukan siapakah yang dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan:
1% x 757.994 Suara = 7.579 Suara
Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 : 338.100 – 335.464 = 2.636
Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 3 : 338.100 – 179.430 = 158.670

Dengan demikian yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan suara ke Mahkamah Konstitusi:
Paslon 2 dapat mengajukan Permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 2 (Pemohon) dan Paslon 1 selisih2.636 suara atau kurang dari 7.579 suara.
Paslon 3 tidak dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 1 (peraih suara terbanyak) dan Paslon 3 (pemohon) sebesar 158.670 suara atau lebih dari 7.579 suara.

Seperti inilah contoh perhitungan perolehan suara yang akan dilakukan nanti berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan,

Demikian Jawaban dari saya, Semoga bermanfaat

Joseph M.E Pauner, S.H Advocate/Konsultan Hukum

KOMENTAR
Tags
Show More
Close