Konsultasi Hukum

Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian

Pertanyaan:

Akbar seorang ASN menikah dengan Anita yang merupakan guru honor di sebuah Sekolah Dasar, setelah menikah Anita berhenti bekerja karena ingin fokus mengurus rumah tangganya, 2 tahun usia pernikahan mereka membeli rumah, adapun sertifikat rumah tersebut atas nama Akbar, pada tahun-tahun berikutnya mereka membeli kendaraan dan beberapa kavling tanah di sekitar tempat tinggal mereka, semua atas nama Akbar, awalnya rumah tangga mereka bahagia dan dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Setelah 13 tahun menikah Akbar dan Anita bercerai, Anita meminta pembagian harta bersama, namun Akbar tidak mau memberi dengan alasan bahwa Anita tidak bekerja dan semua harta yang dibeli merupakan hasil dari uang gaji Akbar.

Pertanyaan saya, apakah Anita memiliki hak pada harta bersama tersebut? dan bagaimana pembagiannya?
Terimaksih atas jawabannya.

Bapak Imran di Sumatera Utara

Terimakasih atas pertanyaan Bapak Imran.

Harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan seperti tanah, rumah, dan kendaraan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka ,diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separuh (seperdua) dari harta bersama tersebut.

Dalam UU Perkawinan No.1 tahun 74 pasal 35 ayat (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bahwa harta harta bersama tidak memandang siapa yang bekerja atau pun tidak di dalam suatu rumah tangga. Apabila sudah sah menjadi suami-istri maka harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan berhak diajukan sebagai harta bersama. Hal pertama yang harus dilakukan dalam proses pembagian harta bersama adalah memisahkan antara harta bawaan dan harta bersama (gono-gini).

Harta bawaan merupakan harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum memutuskan berumah tangga, seperti hadiah atau warisan dari orangtua. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ketentuan tentang harta bersama sudah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai hanya terbatas pada harta gono-gini atau harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta gono gini atau harta bersama diatur dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta gono-gini diakui secara hukum, baik secara pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya.

Sedangkan menurut ketentuan pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang terkait dengan “hukumnya” masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain.

Adapun pembagian harta gono-gini menurut hukum perdata adalah dibagi dua, pembagian tersebut berlaku bila tidak ada perjanjian pranikah sebelumnya. Pembagian berdasarkan hukum perdata itu bisa tidak berlaku, jika sebelum perkawinan telah dibuat perjanjian pra nikah yang intinya memisahkan seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara suami istri tersebut.

Menjawab pertanyaan bapak di atas, bahwa Anita berhak atas separuh (1/2) harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan, walaupun Anita tidak bekerja dan hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, dan jika Akbar tetap tidak mau membagi harta bersama tersebut, Anita dapat mengajukan gugatan harta bersama (perdata) pada Pengadilan Agama Setempat.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Sherly Malinda, S.H.
Advokat/LKBH INTAN LAMPUNG

KOMENTAR
Tags
Show More
Close