Konsultasi Hukum

Pelanggaran HAM Masa Lalu Daluarsa atau Tidak?

Redaksi Senayanpost yang terhormat.
Ada yang ingin saya tanyakan pada redaksi. Apakah suatu tindakan pelanggaran HAM di masa lalu bisa dijatuhi hukuman bagi pelakunya dan apakah bisa diusut sampai dengan saat ini? Apakah hukum di Indonesia melihat daluarsa dari suatu tindakan hukum pelanggaran HAM di masa lalu?
Terima kasih

Stefan, Kupang

Terima kasih atas pertanyaan anda
Penjelasan kami seperti berikut ini. Dalam suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diproses dan ditindak secara hukum melalui Pengadilan HAM, tetapi Pengadilan HAM hanya dapat mengadili pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Dalam hal ini Pelanggaran HAM berat yang dimaksud adalah Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan (dalam Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).

Pengertian dari Genosida berdasarkan Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:
a. Membunuh anggota kelompok
b. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya,
d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Dan untuk pengertian dari kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :
a. Pembunuhan
b. Pemusnahan
c. Perbudakan
d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum international
f. Penyiksaan
g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilaran menurut hukum international
i. Penghilangan orang secara paksa; atau
j. Kejahatan apartheid.

Dan menurut Pasal 18 ayat (1) No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia), penyelidikan atas pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dan dalam pelaksanaan tugasnya berwenagn menerima laporan atau pengaduan seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran HAM yang berat (Pasal 19 ayat (1) huruf b UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia), sedangkan untuk penyidikan dan penututan atas pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung (Pasal 21 ayat (1) Jo Pasal 23 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)
Dan untuk terkait dengan daluarsa hukum di Indonesia terkait pelanggaran HAM, menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia), peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia), diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan Ad Hoc ini dibentuk melalui Keputusan Presiden berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat terhadap suatu peristiwa tertentu yang tertuang dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).

Jadi dalam hal penututan peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia), penentuan peristiwa tersebut harus dilanjutkan pemeriksaan hukumnya pengadilan HAM Ad Hoc, berdasarkan keputusan DPR.

Namun terdapat ketentuan dalam pembentukan Pengadilan Ad Hoc melalui usul DPR pernah dimohonkan pengujian materi kepada Mahkamah Konstitusi, yang hasilnya melalui Putusan MK No. 18/PUU-V/2007 MAhkamah Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) sepanjang mengenai kata “dugaan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat.

Dalam penjelasan salah satu Hakim Konstitusi A.S Natabaya kata “dugaan” dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) dapat menimbulkan ketidakpastian Hukum, maka dengan adanya Putusan MK No. 18/PUU-V/2007, DPR tidak bolhe serta merta menduga sendiri tanpa memperoleh hasil penyelidikan dan penyidikan dari Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

Selain itu juga terkait kewenanga Pengadilan Ad Hoc untuk mengadili peristiwa yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia), sebagian berpendapat bertentangan dengan asas retroaktif dalam hukum pidana.

Kesimpulan untuk pertanyaan anda, peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) tetap dapat diusut, diperiksa, ditindak dan diadili melalu Pengadilan HAM Ad Hoc. Namun pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc ini harus diajukan oleh DPR setelah mendapat Penyelidikan dan penyidikan dari Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

Demikian jawaban dari kami,
Joseph Pauner, S.H

KOMENTAR
Tags
Show More
Close