Konsultasi Hukum

Pelanggaran atau Pidana Apa Saja dalam Pilkada

Selamat pagi pengasuh rubrik konsultasi hukum Senayanpost.com.

Penyelenggaran pemungutan suara dalam pilkada serentak akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018 yang diselenggarakan di 17 Propinsi dan 115 Kabupaten dan 39 kota.

Mendekati hari “H” kebiasaan buruk sering dilakukan oleh pasangan calon untuk mendulang suara agar dapat memenangkan pemilihan.

Pertanyaan saya, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dapat mengganggu suksesnya penyelenggaraan pemilihan dan dan lebih-lebih saat menjelang pemungutan suara?

Muhimin, Pringsewu, Lampung

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Untuk menjawab pertanyaan ini kami akan menggunakan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Pemilu, tetapi sebelumnya kami sampaikan potensi pelanggaran.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah merilis beberapa kerawanan yang bisa timbul pada pilkada serentak di tahun 2018, di antaranya integritas dan profesionalitas penyelenggara (KPU), kontestasi, partisipasi, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang, keamanan, politik identitas, dan media sosial.

Dalam pesta demokrasi lembaga yang terlibat adalah KPU selaku penyelenggara, Bawaslu selaku pengawas, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) selaku lembaga dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi cara kerja KPU dan Bawaslu.

Sedangkan kejaksaaan dan kepolisian dilibatkan dalam penegakan pidana pemilu dalam gakkumdu bersama bawaslu.

Sesuai dengan Pasal 73 ayat (2) UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis.

Tetapi menurut kami masih belum cukup dan perlu dilibatkan pemegang hak pilih juga perlu turut mengawasi pelaksanaan pilkada dan juga melibatkan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pasal 135 ayat 1 meliputi ; pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan, dan tindak pidana pemilihan.

Menurut prosedur, laporan pelanggaran pemilihan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS sesuai dengan tingkatannya bertugas menerima laporan pelanggaran dari pemilih, pemantau pemilihan, dan peserta pemilihan (pasangan calon).

Pelanggaran kode etik, sasarannya adalah penyelenggara pemilu terhadap etika. Penyelenggara berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas di semua baik di tingkat pusat hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS) terkait menerima gratifikasi dari oknum pasangan calon, penyelenggara merangkap tim sukses paslon, meniadakan penyelenggaran pemilihan, tidak menyediakan logistik atau fasilitas/sarana pemilihan.

Bila menemukan pelanggaran tersebut dapat melaporkan/mengadukan kepada panwas. Hasil dari pelanggaran ini dapat di ajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk disidangkan.

Pelanggaran administrasi pemilihan tidak termasuk dalam tindak pidana pemilihan maupun pelanggaran kode etik penyelenggara.

Sedangkan bentuk pelanggaran administrasi di antaranya tidak menyebarkan undangan pemilihan untuk pemilih, terdapat data pemilih ganda, perbedaan jumlah DPT kecamatan dengan rekap kabupaten, kesalahan penulisan nama calon dan atau pencantuman gelar, kesalahan prosedur penghitungan suara.

Pelanggaran ini dapat di laporkan ke Panwas untuk diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Sedangkan pelanggaran tindak pidana pemilihan, adalah pelanggaran atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada di antaranya memberikan keterangan yang tidak benar mengenai identitas diri sendiri atau diri orang lain terkait pengisian daftar pemilih, melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan, melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap pemilih, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Pelanggaran ini harus dapat dilaporkan ke Panwas dan atau langsung ke kepolisian.

Untuk melengkapi permasalahan yang diajukan penanya, kebiasaan buruk sering dilakukan oleh oleh pasangan calon untuk mendulang suara agar dapat memenangkan pemilihan terancam pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

Demikian jawaban ini, semoga bermanfaat.

SUPRIYADI ADI,S.H.,M.H/Pengacara Konstitusi/Pembina LKBH Intan Lampung

KOMENTAR
Tags
Show More
Close