Nasional

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak 'harus dibunuh'

 
Jerome Wirawan Wartawan BBC Indonesia
 

Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati.

Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang.

Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan.

Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa.

Nyanyian itu disuarakan kaum perempuan yang berdemonstrasi di depan Istana Negara, Rabu (04/05) sore. Ada yang menitikkan air mata dan ada pula yang menyanyi sambil menundukkan kepala.
Unjuk rasa bertajuk ‘Bunyikan Tanda Bahaya’ itu digelar merespons kasus kematian seorang siswi SMP di Bengkulu yang diduga diperkosa dan dianiaya oleh 14 pemuda pada 2 April lalu.
Dalam unjuk rasa tersebut, para demonstran meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo bersikap tegas menangani kasus kekerasan seksual.
Seruan itu mendapat sambutan pemerintah.
Beberapa ratus meter dari lokasi demonstrasi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menyerukan hukuman berat terhadap para pelaku.
“Sebenarnya kalau sampai saya lihat anak meninggal itu, nilai anak itu sama dengan mereka. Nyawa dengan nyawa. Jadi kalau sampai mati ya, sebenarnya harus dibunuh semua pelaku itu,” ujar Yohana kepada wartawan.
Guna memutuskan apakah hukuman mati, kebiri, atau penjara seumur hidup bagi pelaku kekerasan terhadap anak dapat dimasukkan ke Undang-undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,Yohana mengaku akan mengadakan rapat pekan ini atau pekan depan.
Pada Oktober 2015, pemerintah telah melontarkan wacana hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
Menurut Yohana, draf Perppu itu sudah final dan akan ditindaklanjuti Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Tuntutan masyarakat
Pelaku kekerasan seksual terhadap anakkkKeinginan Yohana senada dengan tuntutan sebagian masyarakat.
Pada laman media sosial BBC Indonesia, sejumlah orang menyuarakan hukuman mati terhadap pembunuh dan pemerkosa siswi SMP di Bengkulu. Namun, ada pula yang menolak hukuman semacam itu, salah satunya Shera Rindra, seorang mantan korban kekerasan seksual:
“Saya pribadi tidak sepakat dengan hukuman mati. Karena, apakah ini akan membuat jera seseorang atau tidak, kita tidak tahu. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi, hukuman mati bisa jadi sangat berbahaya apabila orang yang dituduh sebagai tersangka kemudian dinyatakan bersalah, ternyata dia bukan pelakunya sama sekali,” kata Shera.
Para penyelenggara unjuk rasa di depan Istana Negara mengatakan kekerasan seksual tidak bisa diselesaikan hanya dengan penghukuman semata.
Menurut Mia Siskawati, ketua program studi gender Universitas Indonesia, situasi kekerasan seksual harus didekati dengan pendekatan komprehensif sehingga tidak bisa reaktif.
“Jangan melakukan pendekatan seperti pemadam kebakaran saja. Harusnya cari akar masalahnya. Kalau ada payung hukum, itu bisa dipakai menegakkan hukum, tapi itu tidak cukup,” ujarnya.
Mia mengatakan penanganan aparat penegak hukum terhadap korban kekerasan seksual acap kali tidak sensitif dan justru memojokkan korban.
Dia kemudian menceritakan pengalamannya mendampingi seorang teman yang nyaris diperkosa ke kantor polisi untuk membuat pengaduan.
“Sampai sekarang trauma itu masih ada, bagaimana polisi melecehkan kami. Yang ditanya kemudian si perempuannya, ‘Kamu ngapain sampai bisa kejadian seperti itu?’” papar Mia.

Penanganan hukum

Secara terpisah, Estu Fanani dari Komite Aksi Perempuan mengatakan perlu ada perbaikan menyeluruh terhadap keseluruhan sistem peradilan dan perspektif aparat penegak hukum.
Pelaku kekerasan seksual terhadap anakkDia lalu menyitir data Perkumpulan Magenta dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bahwa pada 2011 ada 60 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, namun hanya separuhnya yang naik ke kejaksaan.
Ketika disidangkan di pengadilan, jumlah kasus itu makin berkurang.
“Jadi sistem hukum di Indonesia (soal kekerasan seksual) masih membebankan pembuktian ke korban. Yang mencari bukti, yang mencari saksi adalah korban. Lalu bagaimana peran kepolisian? Peran penyidik? Peran pemeriksaan di persidangan?” tanya Estu.
Data Komnas Perempuan pada 2015, setiap dua jam sekali, tiga perempuan Indonesia menjadi korban kekerasan seksual.
Sebagai salah satu cara untuk melawannya, saat ini sedang dirumuskan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang mengatur penanganan pada kasus pelecehan seksual sampai penyiksaan seksual.
RUU tersebut telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional, namun belum kunjung dibahas DPR.
Sumber:
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160504_indonesia_kekerasan_seksual_hukuman
 

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close