Konsultasi Hukum

Pelaksana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden

PEMILIHAN presiden dan wakil presiden baru akan dilaksanakan pada tahun 2019, tetapi di beberapa daerah sudah mulai memanas dengan beredarnya tagar #2019 Ganti Presiden dan tagar #Tetap Jokowi salam 2 periode dan masih banyak tagar-tagar lainnya bahkan sering terjadi penghadangan terhadap tokoh-tokoh yang ingin memperkenalkan tagarnya sebagaimana terjadi di Batam, Pekan Baru dan Surabaya.

Apakah memperkenalkan tagar untuk calon presiden dalam pemilihan presiden tahun 2019 sudah termasuk Kampanye dan sebenarnya kapan pelaksanaan kampanye dimulai ?

Gatot,Jakarta.

Jawaban

Pemilihan umum tahun 2019 tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden tetapi juga pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD dan DPRD. Terkait masalah Pemilihan umum, KPU selaku penyelenggara telah membuat aturan main yang harus dipatuhi oleh semua peserta pemilu dan juga harus dipatuhi pelaksana kampanye juga para pendukungnya.

Sesuai dengan permasalahan dan pertanyaan, kami akan menjawab mengenai pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden khususnya pengenalan tagar dari pasangan calon saat ini. Apabila membaca tagar-tagar yang beredar di masyarakat maupun di media sosial, materinya sudah dapat dikategorikan kampanye karena sudah memperkenalkan dan pesan kepada umum tentang siapa yang pantas menjadi presiden menurut ukuran pembawa pesan, tetapi menurut undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Kampanye harus memenuhi syarat karena Kampanye Pemilihan Umum merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab.

Untuk kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan oleh pelaksana kampanye yang ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan wakil presiden yang tergabung dalam tim kampanye secara nasional, kemudian tim kampanye yang dibentuk memiliki tugas menyusun seluruh kegiatan kampanye dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. Dan pelaksanaan Kampanye harus diikuti oleh peserta kampanye yang biasanya dilakukan dengan cara pengerahan pendukung pada suatu tempat yang telah ditentukan.

Agar kampanye tidak menjadi liar maka Pelaksana kampanye dan tim kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang harus ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/kota.

Dalam menghadapi pemilihan umum, KPU telah membuat jadwal Kampanye untuk peserta Kampanye yang akan dimulai 23 September 2018 sampai 13 April 2019 sehingga sebelum masa tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai Kampanye untuk peserta pemilu apalagi tidak diikuti peserta kampanye. Sedangkan Pemungutan Suara dan penghitungan suara akan diselenggarakan pada tanggal 8 April 2019 s/d 17 April 2019.

Demikian jawaban ini semoga bermanfaat.

Hormat kami,
Supriyadi Adi,S,H.,M.H/Pengacara Konstitusi
Pembina LKBH INTAN LAMPUNG.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close