Pelajar Demo Dipersulit Buat Surat Kelakuan Baik, KPAI: Aspirasi Damai Bukan Tindak Kejahatan

Pelajar Demo Dipersulit Buat Surat Kelakuan Baik, KPAI: Aspirasi Damai Bukan Tindak Kejahatan
Pelajar demo. (kompas)

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Langkah pihak kepolisian yang berencana mencatat para pelajar dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau surat kelakuan baik, karena mengikuti demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, mendapat kritikan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komisioner KPAI Retno Listyarti meminta kepolisian tidak menghambat para pelajar mendapatkan SKCK apabila mereka hanya mengikuti unjuk rasa damai tanpa melakukan tindakan kriminal.

"Kalau anak-anak tersebut melakukan unjuk rasa damai dan tidak melakukan tindakan kriminal, maka seharusnya mereka tidak dihambat mendapatkan SKCK atau sering disebut dengan istilah surat kelakuan baik," kata Retno, dalam keterangan resminya, Kamis (15/10/2020).

Retno mengakui, belakangan ini pihaknya mendapatkan laporan penangkapan pelajar yang hendak mengikuti demonstrasi oleh aparat kepolisian. Pelajar itu, kata dia, tidak melakukan tindakan pidana dan tak berhak mendapatkan catatan kriminal dari kepolisian.

Retno menyatakan upaya menyalurkan aspirasi secara damai bukan sebuah tindak kejahatan. Ia juga menyebut kebanyakan motivasi para pelajar sekadar meramaikan aksi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta.

"Usia yang masih anak, memang mudah sekali diprovokasi ikut demo oleh kelompoknya sebagai bentuk solidaritas," kata dia.

Lebih lanjut, Retno meyakini para pelajar tersebut tak memiliki niat jahat untuk berbuat onar saat aksi demonstrasi berlangsung. Ia mengatakan kecenderungan para pelajar mengikuti demo hanya sekadar ikut-ikutan.

Melihat hal itu, sudah sepatutnya para pelajar tidak dicatat telah berbuat kriminal lantaran hanya ingin mengikuti demo. Ia meminta kepolisian menyelesaikan kasus anak-anak yang terbukti membuat rusuh, melakukan kekerasan, pembakaran dan tindak pidana lainnya saat demo.

"Anak pelaku pidana atau ABH (anak berhadapan dengan hukum) harus diproses dengan menggunakan UU tersebut," kata Retno. (Jo)