Ekonomi

Pedagang E-commerce Tak Wajib Punya NPWP dan NIK

JAKARTA, SENAYANPOST.com — Pedagang atau penyedia perdagangan digital (e-commerce) tidak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ketika akan mendaftarkan diri pada Online Market Place.

Kebijakan ini diberlakukan karena banyak pedagang e-commerce merupakan pedagang pemula di dunia bisnis ternyata memiliki pendapatan yang masuk dalam kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan belum punya NIK.

“Ini penting setelah kami dengar dan diskusi, ternyata banyak pelaku baru yang disampaikan oleh idEA ternyata ada ibu rumah tangga, mahasiswa, bahkan murid yang ingin melakukan bisnis melalui platform dan mereka tidak perlu dihalangi oleh kekhawatiran untuk penyerahan NPWP dan NIK,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rabu (16/1/2019).

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik untuk mengatur perpajakan e-commerce.

Dalam PMK e-commerce, pelaku usaha wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan berlaku. Jika perputaran omzet e-commerce di bawah Rp4,8 miliar dalam setahun, maka pelaku usaha dikenakan tarif PPh UMKM final 0,5 persen.

Namun, jika perputaran omzetnya di atas Rp4,8 miliar, e-commerce akan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Akan tetapi, PMK tersebut menuai respon beragam lantaran dinilai mewajibkan pelaku usaha e-commerce memiliki NPWP.

“Jadi kami mengklarifikasi bahwa PMK ini tidak mengharuskan penyerahan NPWP dan NIK,” kata Sri Mulyani. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close