Politik

PDIP: Tak Ada Waktu untuk Revisi UU MD3

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Dalam tiga bulan ke depan anggota DPR/MPR RI akan berakhir pada September 2019 mendatang. Karena itu, tak mungkin lagi ada revisi UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD), sehingga UU MD3 yang ada harus dijalankan untuk DPR/MPR periode 2019 – 2024.

“Sudah tak ada waktu lagi untuk merevisi UU MD 3, apalagi hanya untuk kepentingan bagi-bagi jabatan MPR RI. Malu sama rakyat, dan tugas DPR yang lebih penting masih banyak,” tegas Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Sehingga yang paling mungkin kata anggota Komisi I DPR RI itu, hanya mengubah judul dan sebagian pasal khusus terkait dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mengapa? “DPRD itu sudah diatur dalam UU Otonomi Daerah,” ujarnya.

Cucun Ahmad Syamsurijal juga mendukung tak ada revisi UU MD3, karena hasil revisi sebelumnya sudah baik dan adil berdasarkan sistem proporsional suara terbanyak. “Jadi, FPKB DPR tak akan merevisi UU MD3,” katanya singkat.

Yang terpenting kata anggota Komisi III DPR FPKS Nasir Jamil, pimpinan MPR, DPR dan DPD RI itu harus mendukung terwujudnya konsolidasi demokrasi.

Dimana untuk mewujudkan itu meliputi enam (6) komponen. Yaitu, negara kuat, masyarakat sipil yang independen, pemerintahan berdasarkan hukum dan tak sewenang-wenang, birokrasi yang sehat dan efektif, dan ekonomi yang adil tanpa ada kesenjangan.

Apalagi kata Nasir, ke depan lembaga DPR RI ini sebagai prlemen modern. “Jadi, siapapun pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI harus berujung paa kuatnya konsolidasi demokrasi. Itulah yang akan menjadikan Indonesia unggul, dan indonesia menang. Sehingga bukan untuk kepentingan kelompok, melainkan untuk lembaga yang modern,” pungkasnya. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close