Politik

PDIP: Pilkada Lampung Terjadi Politik Uang secara Terstruktur

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (bidang ideologi) Idham Samawi, menengarai terjadi politik uang atau money politik secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) untuk memenangkan calon gubernur tertentu di pilkada Lampung.

Pilkada di Lampung sangat memrihatinkan. Karena, tidak hanya terjadi praktik money politik yang terjadi secara luar biasa, tapi juga terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

“Itu mengindikasikan kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan oleh korporasi raksasa di Lampung untuk melakukan kontrol atas tanah dan menghisap kekayaan lampung telah membunuh demokrasi,” demikian Idham Samawi, dalam keterangan persnya, Senin (2/7/2018).

Menurut Idham, institusi demokrasi tidak berdaya menghadapi kekuatan kapital tersebut. Sehingga hanya kekuatan mahasiswa yang berdiri obyektif dan dengan nuraninya melawan dominasi korporasi tersebut.

“Mahasiswa tidak mau demokrasi di bunuh, suara rakyat dibungkam, dan aparat serta Bawaslu membiarkan money politic. Dari PDI Perjuangan sendiri sudah melaporkan pelanggaran di lebih 16 kasus, belum yang lain,” kata Idham.

Dikatakan, praktek politik uang terjadi secara luas. Contoh Praktek money politics di Pekon Kresno mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Desa Cimanuk Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, Peko Sjnar Betung dan Pekon Singosari Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, yang dilaporkan masyarakat ratusan amplop masing-masing berisi Rp 50.000,-.

Masih banyak lagi money politics di masyarakat yang tidak dilaporkan, dan penyelenggara pemilu tahu dan membiarkan. “Fakta ini menunjukkan bahwa institusi demokrasi yang berwenang ikut membiarkan merusak moral, harga diri dan martabat rakyat,” tambah Idham.

Melihat rendahnya kualitas demokrasi di Lampung tersebut, Sekjen DPP PDIPerjuangan, Hasto Kristiyanto menginstrukaikan kepada seluruh jajaran PDI Perjuangan untuk bersama kekuatan pro demokrasi anti kekuatan pemodal untuk terus bergerak dan memroses secara hukum pelanggaran tersebut.

“Kemenangan ditentukan melalui rekapitulasi manual. Terus berjuang dan tegakkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” pungkas Hasto. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close