Politik

PDIP: Pemindahan Ibu Kota Perlu Kajian Mendalam

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Junimart Girsang menyatakan perlu kajian mendalam terkait rencana pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur tersebut. Khususnya terkait anggaran, karena untuk Mabes Polri saja diperlukan dana Rp 147 triliun.

“Yang perlu dikritisi daru kajian tiga tahun pemerintah soal pindah ibu kota itu adalah anggarannya, pasti akan lebih dari Rp 466 triliun, karena untuk Mabes Polri saja dibutuhkan Rp 147 triliun,” kata anggota Komisi III DPR itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Selanjutynya kata Junimart, pemerintah perlu memastikan batas waktu kepastian ibu kota tersebut, apakah untuk lima (5) tahun, sepuluh (10) tahun mendatang?

“FPDIP siap menyelesaikan UU Pemindahan ibu kota itu, tapi kepastian pelaksanaannya kapan? Ini yang harus dijawab. Jangan juga sampai UU itu digugat oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Junimart mengingatkan.

Sebab, pembentukan atau penggabungan daerah saja membutuhkan proses yang lama, apalagi pindfah ibu kota. Sehingga pembahasan UU –nya tak bisa dipaksakan atau buru-buru.

“DPR tak bisa dipaksakan untuk selesaikan UU pindah ibu kota itu, karena perlu kajian serius dan mendalam,” ungkapnya.

Sementara itu Adi Prayitno juga mendukung, karena Jakarta sudah tak bisa lagi dipertahankan. Selain padat, kemacetan transportasi, polusi udara yang buruk, dan itu ikhtiar baik Jokowi untuk pemerataan ekonomi.

“Jadi, tak perlu direspon politis dan macam-macam, karena Jokowi pun di 2024 tak bisa lagi maju jadi capres. Saya kira itu murni untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

Hanya saja perlu sosialiasi yang benar dan baik kepada seluruh masyarakat agar tak direspon dengan aneh-aneh dan salah.

“Pemindahan ibu kota ini memang butuh kesiapan mental dan gaya hidup yang tak seperti di Jakarta. Kalau ada 93 PNS Jakarta, yang tolak itu alamiah,” katanya. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close