Hukum

PDIP Kecewa Alfian Tanjung Divonis Bebas Pengadilan

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Diputus bebasnya Alfian Tanjung oleh pengadilan dinilai PDIP tidak obyektif. Sebab, jelas melakukan ujaran kebencian melalui copy paste dari berita yang sumbernya tidak jelas, atau hoax.

“Harusnya pihak hakim benar-benar objektif dalam memutuskan perkara cuitan yang berdampak sosiologis dan politis. Sehingga tak bisa memutus dari sisi yuridisnya saja,” tegas anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (31/5/2018).

“Jadi gini, kira-kira hakim dalam memutuskan perkara itu tidak bisa dari satu sudut yuridisnya saja, atau dari kaca mata kuda yuridisnya itu,” ucap Masinton.

Apalagi kata Masinton, Alfian Tanjung diadili karena mencuit “PDIP yang 85 persen isinya kader PKI mengusung cagub anti-Islam” di akun Twitternya @Alfiantmf dengan menyertakan #GanyangPKI pada tanggal 25 Januari 2017 lalu.

Menurut Masinton, cuitan Alfian tersebut tidak didasari sumber yang jelas.

“Bagi kami itu kebohongan, maka kami laporkan. Sebab tidak ada PKI di PDIP. Jadi, putusan hakim ini tidak mempertimbangkan aspek lainnya. Nah, kita berharap jaksa bisa melakukan banding terhadap putusan hakim itu,” pungkasnya.

Namun, Arteria Dahlan anggota Komisi II DPR PDIP sepenuhnya menyerahkan aparat hukum yang berwenang.

“Kita ini bagian dari komunitas yang beradab. Sehingga selain Alfian Tanjung akan mendapat perlakuan yang sama. Sebab, dalam kasus pidana, setiap kasus tidak bisa digeneralisir,” ujarnya.

Misalnya bicara motif, maka akan berbeda-beda bagi semua orang.

“Meski yang ini putusan bebas, maka belum tahu ke depan orang yang melakukan hal serupa akan diputus bebas juga. Kan kita enggak tahu motifnya apa, yang tahu itu hakim melalui pemeriksaan,” ungkapnya. (AF)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close