Hukum

Pasca OTT KPK, Gubernur Segera Tunjuk Pelaksana Harian Bupati Muara Enim

SUMSEL, SENAYANPOST.com – Bila memang benar Bupati Muara Enim Ahmad Yani jadi tersangka pasca tertangkap tangan oleh KPK, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, segera menunjuk pelaksana harian Bupati Muara Enim.

“Hal itu perlu dilakukan agar pemerintahan tidak boleh kosong,” ujar Herman, di Palembang, Selasa (3/9/2019).

Gubernur Sumsel mengaku mendapat kabar dari media daring terkait peristiwa tersebut, termasuk mendapatkan informasi dari seorang rekan, tentang adanya ruangan bupati yang juga disegel.

“Saya kurang lega karena fotonya belum ada dan saya hubungi Kapolres yang menyatakan memang ada penyegelan ruangan bupati tersebut,” katanya.

Dia juga menyebut, belum mengetahui pasti keberadaan Bupati Muara Enim sehingga masih menunggu laporan resmi.

Wakil Bupati Muara Enim Juarsah secara terpisah juga mengaku, belum mengetahui secara pasti kasus apa yang menjerat Bupati Muara Enim, AY sehingga terkena kegiatan tangkap tangan oleh KPK.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyegel sejumlah ruangan di Sumatera Selatan terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Muara Enim Ahmad Yani bersama tiga orang lainnya.

“Kami konfirmasi juga ada sejumlah ruangan yang disegel di Sumsel,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.

Meski demikian, KPK belum bisa merinci secara spesifik ruangan-ruangan mana saja yang telah disegel tersebut. KPK pun mengingatkan agar pihak-pihak di lokasi tersebut tidak memasuki zona yang telah disegel itu.

“Kami ingatkan agar pihak-pihak di lokasi tersebut tidak merusak atau memasuki zona tersebut,” ucap Basaria.

KPK telah menangkap Bupati Muara Enim, Ahmad Yani, bersama tiga orang lainnya terkait proyek pembangunan dalam kegiatan OTT di Palembang dan Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (2/9/2019).

Adapun tiga orang lainnya itu, terdiri dari unsur pejabat pengadaan dan rekanan swasta. KPK juga mengamankan uang sekitar 35 ribu dolar AS yang diduga terkait proyek di Dinas PU setempat.

“Pihak yang diamankan dalam kegiatan ini sedang dalam proses pemeriksaan intensif di kantor KPK. Sesuai hukum acara kami diberikan waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status mereka. Rencana hari ini akan disampaikan informasi lebih rinci melalui konferensi pers di KPK,” jelas Basaria. (WS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close