Pantaskah Pelaku Korupsi di Masa Pandemi Dihukum Mati?

Pantaskah Pelaku Korupsi di Masa Pandemi Dihukum Mati?

Pertanyaan:

Saat ini Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka terhadap 2 orang mantan menteri yang diduga terkait korupsi pada masa pandemi covid 19 (masa bencana nasional penganggulan covid 19).

Keduanya adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo  terkait kasus suap perizinan ekspor benih lobster (benur) dan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terkait kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) pada masa pandemi covid-19.

Pertanyaan saya, pantaskah mereka mendapat hukuman mati?

Sukir, Bekasi

Jawaban :


Menurut hukum tujuan pemidanaan (penghukuman) secara teori bukan untuk pembalasan (dendam) tetapi untuk memperbaiki diri si pelaku dan membuat jera kepada para pelaku kejahatan  dan orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa. 

Terkait dengan contoh yang diajukan sebagaimana pertanyaan di atas, pantaskah dua orang tersangka mantan menteri mendapat hukuman mati di masa pandemi covid-19.

Dalam hukum pemidanaan masih masuk dalam tataran teori, maka ketika pendapat dari  Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebutkan dua mantan menteri yang tersandung kasus pidana korupsi di tengah masa pandemi covid-19 layak dituntut hukuman mati yang disampaikan dalam acara Seminar Nasional "Telaah Kritis terhadap Arah Pembentukan dan Penegakan Hukum pada Masa Pandemi" timbul pro dan kontra masalah hukuman mati terhadap pelaku.

Hukum yang diberlakukan dalam negara lahir dari beberapa rujukan di antaranya pengaruh politik hukum dalam negara, norma agama, norma sosial dan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam suatu daerah di wilayah negara. 

Sehingga dalam hukum sering terjadi beda tafsir dan beda penerapan terhadap sebuah undang-undang yang diberlakukan.

Dalam penerapan hukum terhadap dua kasus tersebut, masih menunggu pasal mana saja yang akan digunakan oleh penegak hukum (KPK) untuk menjerat para pelaku apakah ada pasal yang memuat ancaman hukuman mati sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) terkait kerugian negara atau hanya pasal 11 dan dan pasal 12 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saja terkait masalah suap terhadap pejabat negara.

Andaikan dalam proses dakwaan di pengadilan memuat pasal anacaman hukum mati dan terbukti dan hakim berkeyakinan terdakwa pantas mendapat hukuman mati maka secara hukum dibolehkan dan dibenarkan untuk menjatuhkan hukuman mati.

Namun demikian dalam penerapan hukum antara para ahli hukum selalu timbul pro dan kontra ada yang setuju hukuman mati sesuai dengan bunyi pasal undang-undang dan juga tidak sedikit yang tidak setuju. 

Yang tidak setuju biasanya mengedepankan norma agama dengan alasan hidup dan mati ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan kematian pada seseorang. 

Meskipun telah melakukan kejahatan yang sangat keji dan terjadi di tengah kondisi ekonomi negara maupun masyarakat sedang merosot tajam karena pandemi covid-19.

Pendapat yang tidak setuju terhadap hukuman mati walau telah dimuat dalam undang-undang, memilih tujuan pemidanaan dengan cara pemberian efek jera kepada pelaku kejahatan korupsi dengan pemidanaan penjara maksimal (seumur hidup) dan pemiskinan bagi pelaku kejahatan (koruptor) dengan cara pengenaan uang pengganti (memulihkan kerugian keuangan negara)  atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Bahkan salah satu penegak hukum mantan Ketua KPK tidak sependapat dengan penjatuhan hukum mati kepada para koruptor dengan alasan “hidup itu yang berhak mengambil ya yang memberi hidup” sebagaimana termuat dalam media yang pada pokoknya dalam keterangan "Saya termasuk yang berprinsip, hidup itu yang berhak mengambil, ya, yang memberi hidup. Oleh karena itu, hukuman maksimal yang lain pantas digunakan, yaitu hukuman seumur hidup dan diberlakukan TPPU kepada yang bersangkutan," ucap mantan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam keterangannya, Rabu (17/2/2021).

Menjawab pertanyaan ini, dalam penerapan hukum tidak ada aturan pasal yang memuat kepastian tetapi selalu memuat ancaman pidana maksimal atau ancaman pidana minimal maksimal. Sehingga dalam penerapan sangat dipengaruhi dari tujuan penghukuman/pemidanaan itu sendiri.

Dan juga dalam penjatuhan pidana diserahkan kepada hakim yang memeriksa, setelah melihat fakta-fakta persidangan, bukti dan saksi sehingga sampai terjadinya peristiwa pidana. 

Dengan demikian bila ada seseorang telah merugikan negara yang dinilai cukup besar tidak harus dapat dipidana maksimal dan atau hukuman mati. Hal ini kembali kepada tujuan hukum itu sendiri yakni untuk kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Dengan demikian pantas tidak pantas penjatuhan hukuman kepada koruptor diserahkan kepada pengadilan (majelis hakim pemeriksa).

Demikian jawaban ini semoga bermanfaat dan terimakasih atas pertanyaannya.

Supriyadi Adi, S.H.M.H/LKBH Intan Bandarlampung