Nasional

Pansel Capim KPK Dituding Loloskan Calon Bereputasi Buruk

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) dinilai belum mengimplementasikan masukan dari masyarakat dalam meloloskan kandidat. Karena Pansel Capim KPK masih meloloskan nama-nama calon yang memiliki reputasi buruk.

“Karena masih ada calon pimpinan yang namanya disebut-sebut masyarakat mempunyai reputasi yang kurang bagus,” kata Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo, kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Senin (22/7/2019).

Sehingga, lanjutnya, kami harap pansel benar-benar melihat secara jelas dan membaca dari masukan yang ada terhadap capim saat ini.

Yudi menerangkan pihaknya bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil guna membantu kinerja pansel untuk menelisik kembali rekam jejak calon-calon yang saat ini lolos ke tahap berikutnya.

“Sehingga, hasilnya pada tahapan selanjutnya, ketika capim tinggal 30, ketika uji publik, maka di sana bisa kita sampaikan,” kata dia.

Yudi lalu meminta semua calon pimpinan memegang teguh komitmen untuk senantiasa independen. Salah satu upaya, katanya, adalah pensiun dari institusi asal ketika telah ditetapkan sebagai pimpinan KPK. Yudi pun menilai sikap itu menunjukkan adanya atensi dalam mendukung pemberantasan korupsi.

“Sebab, KPK adalah lembaga independen. Jangan sampai nanti ketika tidak pensiun, maka yang terjadi pimpinan KPK jadi punya atasan,” ujar Yudi.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi nama-nama capim yang lolos uji kompetensi masih didominasi aparat penegak hukum dari Polri dan Kejaksaan Agung.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan seyogianya capim KPK yang berasal dari institusi tersebut diberikan posisi khusus untuk melakukan perbaikan di institusi internal terkait langkah pemberantasan korupsi.

“Bagaimanapun hingga hari ini institusi penegak hukum selain KPK belum memaksimalkan pemberantasan korupsi,” ucap Kurnia.

Kurnia pun meminta masyarakat agar lebih berperan aktif dalam memantau pelaksanaan seleksi capim KPK ini. Apalagi, katanya, untuk nama-nama capim yang berasal dari aparatur sipil negara atau penyelenggara negara. Begitu juga dengan capim yang berasal dari institusi kehakiman ataupun advokat.

Masyarakat pun dimintanya kritis atas kepatuhan para capim KPK soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Masyarakat, kata Kurnia, dapat mengadukan nama-nama calon yang bermasalah ke Pos Pengaduan yang telah dibuat pihaknya.

“Jika yang bersangkutan menjabat sebagai hakim, bagaimana kinerjanya selama ini? Apakah banyak menghasilkan putusan kontroversial atau bahkan kerap menghukum ringan pelaku korupsi?,” kata Kurnia.

“Kemudian, jika berasal dari kalangan advokat, apakah yang bersangkutan kerap membela pelaku korupsi? Atau bahkan saat ini sedang menangani perkara korupsi?” sambungnya. (JS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close