TNI

Panglima TNI Dapat Gelar Doktor Kehormatan dari UNS Surakarta

SURAKARTA, SENAYANPOST.com – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mendapatkan gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah.

“Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto akan dilaksanakan pada hari Jumat, 20 September 2019 di Auditorium GPH Haryo Mataram Universitas Sebelas Maret,” ujar Rektor UNS Jamal Wiwoho dalam siaran pers Puspen TNI.

Jamal mengatakan dalam sidang penganugrahan gelar Doktor Kehormatan, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto akan menyampaikan pidato ilmiah dengan judul, ‘Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dalam Menghadapi Era Perubahan Mewujudkan Indonesia Maju’.

Sekretaris Senat UNS Hasan Fauzi mengatakan pemberian gelar honoris causa kepada Hadi itu sudah melewati berbagai pertimbangan dan kajian.

“Pada prinsipnya setiap pemberian gelar kehormatan terdapat dasar hukumnya. Jadi tidak asal-asalan memberikan Gelar Doktor Kehormatan, kita sesuaikan dengan Permenristekdikti Nomor 65 tahun 2016 dan juga statuta UNS. Jadi ada dasar hukum yang jelas,” kata Hasan.

Hasan mengatakan pihaknya menilai Hadi memiliki banyak kelebihan di bidang tertentu. Bukan hanya itu, sambung Hasan, sang panglima juga dinilai memiliki konsep bagus untuk bidang SDM, terutama pendidikan dan kesehatan.

Ia mencontohkan pada bidang pendidikan itu bisa dilihat dari komitmen mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Pradita Dirgantara.

“Dan itu semua benar, sudah dibuktikan dengan diskusi bersama beliau, Senat UNS, Rektor UNS dan Wakil Rektor IV UNS selama dua kali. Hasil dari diskusi ini kemudian disampaikan kepada anggota Senat UNS untuk meyakinkan bahwa Panglima TNI ini layak untuk memperoleh Gelar Doktor Kehormatan dari UNS,” kata Hasan.

Sejak UNS didirikan terhitung telah lima kali menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa. Sebelum Hadi, mereka yang diberi gelar itu adalah Mashud Wisnu Saputro (2006), Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (2012), dan pendiri sekaligus Pemimpin Umum Kompas Jakob Oetama (2014).

Kemudian, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Bambang Setyo Wahyudi (2016). (AR)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close