Politik

Pakde Karwo Diusulkan Pimpin Demokrat

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Anggota Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat Sahat Saragih menilai mantan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo atau yang akrab dipanggil Pakde Karwo, bisa menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD).

“Soekarwo saya kira layak menggantikan Pak SBY, karena jejak rekam dan track record-nya baik saat menjabat Gubernur Jawa Timur. Beliau memiliki prestasi untuk Demokrat,” tegas Sahat, Rabu (3/6).

[ads]

Saat ini kata Sahat, memang harus ada pergantian tampuk kepemimpinan di Demokrat. Apalagi Pak SBY, sudah tak memiliki kompetensi yang layak untuk kembali menempati posisi ketua umum. “Demokrat hancur selama periode kepemimpinan SBY,” ujarnya.

Karena itu dia mendesak Demokrat segera menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk pergantian kepemimpinan tertinggi. Kalau tidak katanya, maka akan ada dekrit dari para pendiri jika KLB tidak digelar.

“SBY tak akan bisa menolak untuk lengser jika para pendiri telah mengeluarkan dekrit. SBY seyogyanya mempunyai rasa malu karena sudah gagal dalam dua periode kepemimpinannya di Demokrat,” jelas Sahat.

Desakan SBY meletakkan jabatannya sebagai ketua partai juga datang dari pendiri Demokrat lain, Hengky Luntungan.

Hengky menyebut SBY sebagai Ketua Umum yang tinggal kelas hingga dua kali karena telah menghilangkan lebih dari setengah suara pendukung partai dalam dua periode pemilu.

Periode pertama, kata Hengky, SBY kehilangan suara pendukung partai hingga 50,05 persen dari suara semula sebesar 20,40 persen menjadi 10,19 persen perolehan suara. Pada periode kedua, perolehan suara kembali turun dari 10,19 persen menjadi hanya 7,77 persen.

Tak hanya soal kegagalan mempertahankan suara pendukung partai, menurut Hengky, SBY juga telah merusak tatanan partai dengan melanggar sejumlah AD/ART. SBY bahkan tak segan membuat Demokrat menjadi partai dinasti dengan memberi sejumlah jabatan untuk keluarganya.
“SBY menganut sistem partai dinasti dan sering melakukan manajemen konflik atau menyingkirkan para pejuang partai yang telah berjasa kepadanya,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa pihaknya bakal menindaktegas forum pendiri Demokrat yang meminta SBY mundur dari ketua umum.

Ferdinand menyebut Sahat Saragih cs hanya menggunakan nama forum pendiri Demokrat. Walau bagaimanapun, lanjutnya, pihak yang berhak melakukan evaluasi adalah DPD dan DPC berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

“Forum pendiri ini tidak ada dalam AD/ART partai. Mereka orang-orang tak punya hak suara untuk mengevaluasi kepemimpinan Ketua Umum Pak SBY,” tegas Ferdinand. (MM)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close