Nasional

Pakar Transportasi: UU Lalu Lintas Tak Perlu Direvisi Hanya Karena Angkutan Online

MAKASSAR, SENAYANPOST.com – Polemik yang mencuat terkait hadirnya transportasi berbasis online tidak perlu harus merevisi atau melakukan perubahan  pada Undang-undang No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Hal itu terungkap saat Seminar Transportasi Angkutan Umum Online Permasalahan dan Penanganannya, yang digelar Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (29/3/2018).

Dalam seminar itu, Guru Besar Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Prof Dr Abd Muin Fahmal, mengatakan UU no 22/1999 tidak perlu direvisi atau dirubah hanya karena angkutan online.

Abd Muin Fahmal mengakui, ada sisi positif yang muncul setelah lahirnya transportasi berbasis online.

Mulai dari sisi perbaikan pelayanan, keamanan hingga kecepatan dan pelayanan yang lebih baik bagi konsumen.

Tetapi ia menggarisbawahi, sepertinya tidak bijaksana jika melakukan revisi sebuah undang-undang hanya karena hal-hal yang seharusnya bisa diperbaiki secara teknis.

Karena itu, ia menekankan, lebih baik dilakukan perbaikan di lini lain, tetapi tidak merevisi undang-undangnya.

“Yang jelas UU no 22 /1999 tidak perlu direvisi atau dirubah hanya karena angkutan online,” tegasnya.

Dijelaskan, tentang angkutan online sudah benar bila terbit peraturan pemerintah 108/2017 karena hal itu merupakan penjabaran UU no.22 / 1999 pasal 157.

“Nah, jika PM 108 dirasa belum mengakomodir karena hanya sektor Kemenhub, bisa ditingkatkan ke PERPRES dengan sektor lain seperti Kominfo, Kemendag dam lainnya yang didalamnya,” ungkapnya.

Karena itu, ia menjelaskan, keberadaan UU No.22 Tahun 2009 tentan LLAJ sudah menjawab soal transportasi online, jadi tak adalagi yang perlu direvisi maupun diubah.

Hal senada juga disampaikan pembicara lainnya dalam seminar ini, Prof Lambang selaku pengamat transportasi mengatakan, hadirnya transportasi online sendiri merupakan fenomenal yang kerap bermasalah dengan ojek konvensional.

“Tak ada regulasi yang jelas. Para pengemudi ojek online pernah berdemo menuntut pemerintah merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan supaya keberadaan mereka diakui,” papar pengamat ini.

Kapolda Sulsel, Irjen Pol Umar Septono kepada wartawan menjelaskan, kegiatan yang diikuti sejumlah elemen ini, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam berlalulintas dengan mengacu pada UU No. 22/2009 ttg LLAJ, Instruksi Presiden RI No. 4/2013 tentang Program Aksi Keselamatan Jalan, Permenhub No. 108/2017 tentang Penyelenggaraan kendaraan bermotor tidak dalam trayek dan Peraturan Pemerintah No. 37/2017 terkait keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

“Dengan regulasi yang ada, maka terkait masalah Transportasi Online sudah di Akomodir dalam menerapkan dan mengatasi permasalahan Transportasi Online di Sulsel sehingga tak perlu dilakukan perubahan undang-undang,” terang mantan Kapolda NTB ini.

Kegiatan ini diikuti stakeholder, akademisi, mahasiswa, pelajar  guna mewujudkan keamanan, keselamatan berlalu lintas di Provinsi Sulsel, yang di Buka Oleh Kapolda Sulsel Irjen Pol Umar Septono dan dihadiri oleh Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol Agus Wijayanto.

Sedangkan nara sumber yang hadir yaitu Pakar Transportasi Prof Dr Ir Lambang Basri Said, M.Ti (Universitas Muslim Indonesia Makassar), Pakar Teknologi Informasi DR.Suryadi Pakar, Prof DR Andi Muin Fahmal,S.H.,M.H (Universitas Hasanudin Makassar) dan Prof DR Nurhasan Ismail SH,M.Si (Dari Universitas Gajah Mada). (JS)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close