Konsultasi Hukum

Pademi Covid-19, Force Majeure dalam Perjanjian Bisnis

Pertanyaan:

Dengan memperhatian situasi saat ini merebaknya Pademi covid 19 telah menggagu semua sector kehidupan social termasuk dunia bisnis, sehingga perjanjian banyak yang tidak dapat dilaksanakan sebagian bahkan seluruhnya.

Dalam kasus ini Pemerintah sudah menetapkan Bencana Nasional Non alam, apakah dalam kondisi seperti ini dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian atau dapat digunakan untuk menghindari kewajiban dengan alasan force majeure/keadaan memaksa ?

Hendri Bandarlampung.

Jawaban:

Untuk menjawab pertanyaan ini kami akan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) khusus terkait perjanjian yang dibuat untuk bisnis .

Bahwa benar saat pada saat ini terjadi Pandemic Covid (covid 19) yang dikenal dengan virus Corono yang tersebar dibeberapa negara dan termasuk negara Indonesia, bahkan pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai “Bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional”,

Kejadian ini tidak diketahui pada ada saat perjanjian di buat dan setelah dalam perjalanan perjanjian baru muncul keadaan diluar perhitungan yang dikenal dengan force majeure/keadaan memaksa.

Force majeure adalah klausa umum dalam perjanjian yang pada dasarnya dapat digunakan membebaskan kedua belah pihak dari tanggung jawab atau kewajiban ketika suatu peristiwa atau keadaan luar biasa di luar kendali para pihak, seperti perang , pemogokan , kerusuhan , kejahatan, epidemi.

Dalam klausa umum force majeure terdapat unsur epidemi, dimana dalam penyebaran virus terdapat bebeberapa tingkatan, tingkat pertama wabah ( menyebar dalam satu wilayah tertentu), Epidemi (menyebar dibeberapa wilayah masih masuk dalam satu negara) sedangkan pademi (menyebar sudah antar negara). Virus corona masuk kategori pademi bahkan WHO sudah menyatakan masuk kategori Pademi yang dikenal dengan Pandemic Covid (covid 19) dengan demikian sudah masuk keadaan force majeure.

Keadaan memaksa atau force majeur adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian/kontrak yang menghalangi salah satu pihak untuk memenuhi prestasinya/ kewajibannya. Dalam keadaan, force majeure pihak yang tidak menjalankan kewajiban tidak bisa dinyatakan sebagai wanprestasi.

Dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat para pihak biasanya sudah lazim dimasukan keadaan memaksa /force majeure untuk berjaga-jaga pelaksanaan perjanjian terjadi keadaan yang tidak terkendali agar tidak dituntut prestasi atau dinyatakan wanprestasi. Mengingat force majeure dikendalikan oleh undang-undang yang mengatur kontrak, untuk itu klausul hukum tersebut harus dimasukan dalam perjanjian, dengan demikian jika tidak diputuskan dalam undang-undang maka yang berlaku dalam kontrak (perjanjian)

KUH Perdata mengatur force majeure diatur dalam Pasal 1244 yang berbunyi ; Jika ada alasan untuk si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila dia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidak ada pada pihaknya, dan pasal 1245 yang berbunyi ; Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (overmacht) atau karena keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkannya, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Apabila dalam perjanjian tidak memasukan force majeure kemudian terjadi bencana nasional tidak serta merta dapat membatalkan atau menghilangkan kewajiban sesuai perjanjian. Dan dalam kondisi seperti ini maka bisa dijadikan alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya walau sebenarnya tidak secara otomatis dapat dijadikan dasar bagi salah satu pihak dalam perjanjian atau perikatan untuk menunda pelaksanaan kewajiban. Karena bisa saja pihak yang merasa dirugikan akan menggunakan pasal 1338 KUHPdt yang menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya yang berujung penyelesainya ke Pengadilan.

Menjawab pertanyaan, untuk kondisi seperti ini tidak serta merta menghilangkan kewajiban karena harus dilihat dahulu apakah force majeur masuk dalam klausul perjanjian jika tidak maku akan kembali ke asas perjanjian pasal 1338 KUHPdt

Demikian semoga bermanfaat.

Supriyadi Adi,SH,MH /advokat
LKBH INTAN BANDARLAMPUNG

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close