Opini

OTT=Operasi Tangkap Tangan/Over The Top? Menuju Indonesia yang lebih Makmur dan Sejahtera

NETIZEN saat ini lebih cenderung mengasosiasikan OTT dengan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK atas pejabat pemerintah yang terindikasi melakukan korupsi. OTT yang dimaksud dalam artikel adalah jasa Over-The-Top yang 100% berbeda dengan operasi KPK.

Seminggu atau sebulan terakhir dalam keseharian anda ingatkah saat terakhir kali menonton TV lokal? Atau mengirim SMS? Banyak orang di kota besar akan menjawab tidak. Tren masa sekarang adalah menonton pada saat diinginkan sehingga orang lebih menyukai jasa Netflix, HOOQ, Vidio, atau jasa sejenis lainnya. Orang juga lebih menyukai berbincang di Whatsapp, LINE, Telegram atau aplikasi lainnya daripada SMS terutama karena biayanya yang lebih murah dan fiturnya yang lebih baik. Jasa-jasa media seperti ini sudah mendapat istilah baru yaitu over-the-top media.

Definisi over-the-top media (OTT) masih terus dicari namun pada dasarnya jasa jenis ini menggunakan atau mendompleng infrastruktur telekomunikasi yang ada sehingga biaya penyelenggaraannya lebih murah. Jasa OTT yang ada sekarang meliputi tiga bidang, yaitu (1) pelayanan komunikasi seperti Whatsapp, LINE, Skype, (2) aplikasi seperti media sosial, e-commerce, dan game, dan (3) video/audio seperti Netflix, HOOQ, Youtube (International Telecommunications Union, 2015).

Semua jenis usaha tentunya berkepentingan untuk mencari uang. Demikian pula dengan jasa OTT. Anda sebagai pengguna mengeluarkan uang untuk berlangganan paket data untuk waktu atau jumlah data tertentu yang dibayarkan ke operator telepon seluler anda. Sebagai gantinya operator telepon seluler membangun atau meluaskan infrastruktur sehingga akses data pengguna lebih baik dan memuaskan. Perluasan ini termasuk memberikan akses ke jasa OTT agar pengguna mengaksesnya menggunakan infrastruktur yang mereka sediakan. Sudah menjadi kebiasaan operator telepon seluler menyediakan bonus tambahan bandwidth untuk akses jasa OTT tertentu.

Penyedia jasa OTT mempunyai bermacam cara menarik uang dari pelanggannya. Ada model menarik iklan sehingga tidak membebani pengguna (Facebook/Youtube/Instagram), model menjual data demografis pelanggan, model menarik biaya langganan bulanan (Netflix), dan model lainnya. Selain itu untuk jenis aplikasi, bisa juga menjual versi premium (LINE) ataupun token/item dalam aplikasi game (Candy Crush/Mobile Legend).
Tentunya pada saat terjadi penjualan atau kegiatan usaha timbul pajak yang disetorkan ke pemerintah. Pajak ini sedianya digunakan untuk membangun negara. Peraturan pajak dikembangkan dari jenis transaksi barang/jasa yang dilakukan di lokasi/yurisdiksi hukum tertentu. Seperti misalnya saat anda berjualan makanan atau minuman tentunya anda diwajibkan membayar pajak penjualan atas transaksi tersebut dan kemudian pajak penghasilan atas hasil bersih pendapatan yang anda terima. Bagaimana dengan jasa OTT?

George merekam video tentang suatu pertunjukan musik yang dia lakukan di New York. Kemudian George mengunggah video tersebut di Youtube. Amir di Jakarta membuka video tersebut di Youtube, Sebelum terbuka, Youtube memutarkan iklan yang harus ditonton Amir sebelum video tersebut bisa dibuka. Amir membeli paket data dari operator untuk dapat membuka Youtube di telepon selulernya. Dalam kasus ini ada empat pelaku, yaitu George, Amir, Youtube, dan operator telepon selulernya. Siapa dari keempat pelaku ini yang wajib membayar pajak penjualan? George dan Amir tentunya tidak perlu membayar pajak karena mereka tidak menerima keuntungan finansial dari aksi mereka. Bila George memang membayar Youtube untuk memuat videonya sehingga muncul dalam daftar wajib tonton Amir maka George juga dapat terkena obyek pajak di Indonesia. Platform OTT seperti Youtube menjadi obyek pajak juga karena menarik biaya atas pemasangan iklan. Operator telepon seluler tentu saja menikmati keuntungan dari penjualan paket data yang dibeli Amir. Pertanyaannya apakah ketiga subyek dalam kasus ini SUDAH membayar pajak?

Kasus lain dalam hal aplikasi juga bisa digambarkan seperti ini. Aplikasi permainan/game seperti Mobile Legends (peringkat kedua dalam permainan gratis yang diunduh dari Google Playstore untuk hari ini), dan Subway Surfers (peringkat kedelapan) dapat diunduh dan dimainkan secara gratis oleh pengguna telepon seluler yang mempunyai paket akses data dari operatornya. Aplikasi game yang disebutkan di atas menawarkan pengguna untuk mendapatkan barang-barang tertentu yang bisa digunakan di dalam game dengan menonton iklan yang disediakn. Barang-barang ini bisa berupa diamond atau energy yang dapat digunakan pengguna untuk meningkatkan kapasitas karakter yang digunakan dalam permainan. Kapasitas karakter yang meningkat tentunya akan menambah kemungkinan menariknya permainan. Obyek pajak dalam kasus ini tentunya jelas yaitu penyedia jasa game, Google Playstore (apabila mereka menarik biaya finansial atas pemasangan aplikasi), dan operator telepon seluler.

Dalam hal aplikasi game ternyata timbul juga penikmat keuntungan finansial lainnya yaitu para pihak ketiga yang menyediakan barang-barang tertentu yang bisa digunakan dalam game tersebut. Contoh dalam hal ini adalah perusahaan ritel yang menjual voucher game tersebut. Pihak ketiga juga mencakup para individual yang bisa dengan atau tanpa restu penyedia game menjual barang-barang tersebut di platform daring maupun luring. Apakah para subyek ini juga SUDAH membayar pajak?

Pemerintah Indonesia juga tentu tidak tinggal diam dalam hal ini. Berbagai upaya seperti UU ITE sudah dikeluarkan dengan Peraturan Pemerintah terkait. Isu yang terkait antara lain adalah pengadaan server/kantor lokal di Indonesia. Facebook pada bulan Mei 2018 belum membayar pajak walau sudah mempunyai kantor perwakilan di Jakarta karena sifatnya hanya perusahaan layanan (Kompas, 2018). Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, membuka kantor saja tidak cukup.

Masih banyak hal lain yang membutuhkan pengaturan teknis terutama agar Direktorat Jenderal Pajak dapat dengan mudah menarik pajak sesuai dengan keuntungan finansial yang dinikmati para subyek pajak. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai OTT sudah disosialisakan dari sejak 2016 namun tidak kunjung dikeluarkan. Hal ini akan menyulitkan petugas pajak di lapangan untuk bertindak. Semoga pemerintah lebih menaruh perhatian agar kemerdekaan digital Indonesia juga lebih cepat tercapai.

*Penulis adalah akademisi/praktisi TI dan Hukum Kekayaan Intelektual. Saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang TI Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

KOMENTAR
Tags
Show More
Close