Lintas Daerah

Ombudsman RI Perwakilan DIY Minta Penjelasan Tertulis Bupati Sleman

YOGYAKARTA, SENAYANPOST.com – Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta meminta penjelasan tertulis kepada Bupati Sleman terkait Instruksi Bupati Sleman Nomor 443/4956 tanggal 17 Maret 2020 tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19).

Hal ini diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran kolektif masyarakat untuk melakukan pencegahan secara mandiri di lingkungan masing-masing serta mengurangi laju penyebaran Covid-19.

Namun di sisi lain, ORI DIY juga telah menerima laporan terkait sikap Pemerintah Kabupaten Sleman berkenaan rencana pelaksanaan pilkades serentak pada tanggal 29 Maret 2020.

“Hal tersebut mulai menimbulkan kekhawatiran, mengingat belum terlihat adanya skema pencegahan dengan protokol yang ketat dan perlindungan terhadap keselamatan petugas pemungutan suara dan warga masyarakat selaku pemilih agar tidak tertular virus Covid-19 dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa,” kata Kepala Perwakilan ORI DIY, Budhi Masthuri di Yogyakarta, Senin (23/3/2020).

Padahal, katanya, mobilisasi dan kerumunan dalam proses Pilkada termasuk kegiatan- kegiatan yang terkait di dalamnya seperti antara lain sertifikasi tim teknis lapangan pilkades berpotensi menimbulkan momentum penularan.

Ia kemudian mengingatkan, di Kabupaten Sleman perhari ini, warga dengan status Orang Dalam Pengawasan (ODP) berjumlah 165 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 17 dengan status positif corona dua orang dengan sebaran hampir merata di setiap kecamatan.

Menurut penilaian ORI, lanjutnya, sejauh ini tes massal sebagai upaya untuk mengetahui jumlah warga yang terinfeksi di daerah belum ada.

Dikatakan, proses pilkades tersebut berpotensi mempercepat penyebaran virus corona dalam masyarakat, Pada bagian lain, ujarnya, pelaksanaan pilkades perlu dilaksanakan mengingat pada beberapa pemerintah desa telah terjadi kekosongan kepala desa selaku pengambil kebijakan di tingkat desa yang merupakan wewenang dari kepala desa definitif.

ORI, imbuhnya lagi meminta Pemkab Sleman untuk mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan penggelaran Pilkades serentak pada 29 Maret mendatang.

“Seyogyanya tidak sama sekali mengabaikan Himbauan Presiden Joko Widodo untuk melakukan social distancing, keputusan BNPB Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penanganan Penyebaran Wabah Virus Corona atau Covid-19 dan Keputusan Gubernur DIY No.65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Covid-19 di DIY,” tegas Budhi. (AS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close