Nasional

Ombudsman RI: Administrasi SP3 Polda Metro Jaya Tak Rapi

JAKARTA, SENAYANPOST.com — Proses administrasi institusi kepolisian khususnya di Polda Metro Jaya dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dinilai masih sangat berantakan.

Penegasan ini dikemukakan Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala, terkait belum diserahkannya SP3 terhadap 11 tersangka yang ditembak mati.

“Menurut saya enggak rapi ya, karena kan saya sudah minta data dari minggu lalu, tapi tidak diindahkan,” kata Adrianus, di Kantor Ombudsman Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Adrianus sebelumnya menyatakan telah menerima sejumlah data yang menunjukkan penembakan oleh polisi telah sesuai dengan prosedur. Dari data yang diperoleh Ombudsman, kata Adrianus, tidak ada pelanggaran administrasi yang dilakukan polisi.

“Kami sudah lihat dari surat perintah, surat tugas, sudah dikeluarkan angka-angkanya. Laporan polisi tipe B, berita acara pasca penembakan dan penyerahan kepada keluarga,” ujar Adrianus yang juga dikenal sebagai profesor kriminologi tersebut

Semua data itu sudah diserahkan kepada Ombudsman, kecuali SP3. Padahal menurutnya polisi harus sudah langsung siap menyerahkan data tersebut karena tinggal berkoordinasi dengan tujuh wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Yang belum dibuat adalah SP3. Dia juga agak gelagapan kalau sudah masuk LP belum ada penetapan TSK, status orang ini apa. Nah itu nanti di SP3 mau diberikan kepada kami,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Nico Afinta menegaskan tindakan tegas terukur yang dilakukan polisi sudah sesuai prosedur. Sedikitnya ada 5.000-an terduga pelaku kriminal yang ditangkap polisi. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close