Lintas Daerah

Ombudsman Lampung: Pecat PNS Koruptor

LAMPUNG, SENAYANPOST.com – Ombudsman RI Perwakilan Lampung meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Pemda se-Lampung bertindak tegas untuk segera memecat aparatur sipil negara (ASN/PNS) yang tersandung kasus korupsi.

“ASN atau PNS terpidana telah korupsi yang divonis bersalah dan berkekuatan hukum tetap sesuai aturan, segera dipecat,” ujar Kepala Obudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf, di Bandarlampung, Selasa (16/10/2018).

Ia mengaku, sampai dengan saat ini pihaknya belum mendapatkan data secara detail jumlah maupun identitas dari 172 orang ASN/PNS di seluruh Lampung yang melakukan tindak pidana korupsi dan dinyatakan bersalah dengan vonis pengadilan telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan data secara detail jumlah maupun identitas ASN/PNS ini, sembari mengingatkan hendaknya pemecatan ASN/PNS itu tetap berpedoman pada aturan yang berlaku, sehingga tidak lagi berpeluang digugat oleh yang bersangkutan.

“Perlu koordinasi antarinstansi dan pemda di Lampung untuk segera mengambil tindakan tegas kepada para ASN/PNS yang telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah itu,” katanya.

Ia mengatakan, Ombudsman RI Perwakilan Lampung akan memantau proses pemecatan ASN/PNS koruptor itu, sehingga diharapkan dapat dijalankan dengan baik.

Berkaitan penindakan bagi ASN/PNS koruptor di Lampung tersebut, Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, M Rolib, membenarkan pihaknya telah menerima data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebanyak 96 ASN/PNS di Lampung terlibat korupsi harus diproses lebih lanjut pemecatannya.

Dia menyebut, sebanyak 26 ASN/PNS, di antaranya bertugas di lingkungan Pemprov Lampung. “Sesuai kewenangan yang ada, kami segera memproses pemecatan 26 ASN di lingkungan Pemprov Lampung itu, bahkan sekitar 10 di antaranya sudah dikeluarkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat,” katanya.

Selain puluhan ASN/PNS di lingkup Pemprov Lampung terpidana korupsi yang divonis bersalah, selebihnya bertugas di kabupaten/kota di Lampung, katanya Rolib, menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota bersangkutan.

Ia merinci, di antara ASN/PNS yang menunggu sanksi pemecatan itu, antara lain mereka yang bertugas di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) sebanyak 17 orang dan Pemkab Lampung Timur (Lamtim) sebanyak 10 orang.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung juga menyoroti adanya 172 ASN/PNS di seluruh Lampung terlibat korupsi, sehingga mendorong pemda se-Lampung untuk menyetop gaji mereka dan segera memberhentikan sebagai ASN/PNS.

Menurut informasi Kejaksaan Tinggi Lampung, ASN/PNS tersangkut korupsi dan tindak pidana yang telah divonis bersalah berkekuatan hukum tetap, di antaranya di Kota Bandarlampung 38 orang, Lampung Selatan 35 orang, Tulangbawang 28 orang, Lampung Utara 20 orang dan Tanggamus 12 orang.

Berikutnya, di Lampung Tengah sembilan orang, Lampung Timur delapan orang, Way Kanan enam PNS, Kota Metro enam PNS, Lampung Barat tiga PNS, dan beberapa PNS sedang menjalani hukuman di Talangpadang (Tanggamus), Pringsewu, serta Panjang (Bandarlampung).

BKN menyebutkan, terdapat 2.674 PNS/ASN terbukti korupsi dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, namun baru sekitar 317 PNS yang dipecat. Selebihnya masih aktif bekerja dan menerima gaji sebagaimana mestinya, termasuk ASN/PNS di Lampung. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close